Jalan Panjang Freeport Hingga Kembali ke Panggkuan Ibu Pertiwi

credit image: papuanews.org

Angin segar bagi rakyat Indonesia. Sejak Kamis, 12 Juli 2018 kemarin, akhirnya Indonesia kuasai Freeport. Setelah selama 50 tahun lebih dimonopoli oleh pihak asing, pemerintah berhasil mengembalikan sumber daya alam di tanah Papua itu kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Hal tersebut ditandai oleh penandatanganan Head of Agreement (HoA) oleh Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) selaku induk perusahaan (holding) BUMN tambang di Indonesia, Freeport McMaron Inc.

Kedua belah pihak menandatangani HoA yang berisi tentang pengambilalihan saham Freeport oleh PT Inalium (Persero) sekitar 40% dari Rio Tinto. Dengan kesepakatan tersebut, maka Indonesia akan menguasai saham Freeport sebesar 51%, sebesar 41% milik Indonesia melalui PT Inalum (Persero) dan 10% sisanya milik pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. Adapun Freeport McMaron Inc. berkuasa atas  49% saham freeport.

Baca Dulu: Jangan Berak di Amerika

Lantas, apa sajakah hal-hal yang penting diketahui publik paska-penandatanganan HoA oleh Indonesia dan pihak terkait, Kamis, 12 Juli 2018 lalu? Berikut hal-hal penting untuk diketahui terkait penguasaan saham Freeport oleh Indonesia versi Tim Hirukpikuk Sediksi:

1. Proses Negosiasi Devistasi Saham Freeport Berlangsung Sejak Agustus 2017

Proses negosiasi antara Indonesia dengan pihak McMaron tidak berlangsung singkat. Proses negosiasi telah dilakukan oleh Pemerintah sejak Agustus 2017 silam. Hal ini diawali 20 Februari 2017, ketika induk usaha PT Freeport Indonesia (PTFI), Freeport McMoran Inc. mengancam akan menggugat pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional. Ancaman itu terlontar lantaran Freeport McMoran Inc. menilai Indonesia tak menghormati Kontrak Karya (KK) yang dipegangnya.

Ancaman itu berujung pada pemecatan puluhan ribu karyawan Freeport. Saat itu, mereka berencana menggeruduk kantor pemerintah apabila tak segera menyelesaikan persoalan antara Freeport dengan pemerintah Indonesia. Singkat cerita, atmosfer panas antara Freeport dan Indonesia mereda. Pada 27 Agustus 2017, Freeport McMaron Inc. mengumumkan kesediaannya melakukan divestasi sebesar 51% untuk Indonesia.

Pada 30 Oktober 2017, Kementerian BUMN, Inalum, dan Rio Tinto melakukan perundingan terkait akuisisi 40% hak kelola Rio Tinto. Sejak saat itu, negosiasi antara Indonesia, Freeport McMaron Inc., dan Rio Tinto untuk mencapai kesepakatan nilai saham yang dibutuhkan untuk mengkonversi 40% hak kelola Rio Tinto menjadi saham Indonesia terus dilakukan.

Titik nadir perundingan terjadi pada 23 Р29 Juni 2018 saat Menteri ESDM Ignasius Jonan menemui CEO Freeport McMaron Inc. di Amerika.  Jonan melaporkan kepada pemerintah, bahwa nilai akuisisi saham berada di kisaran USD 3,5 miliar s/d USD 4 miliar. Setara dengan Rp 49 triliun РRp 56 triliun dengan kurs USD 1 = Rp 14.000. Sementara nilai final, sebagaimana diungkapkan Menteri BUMN Rini Soemarni, sebesar USD 3,85 miliar.

Proses panjang ini pun berakhir pada Kamis, 12 Juli 2018 sore, saat penandatanganan HoA dilakukan di Kementerian Keuangan RI, Indonesia.

2. PTFI Menjadi Joint Venture PT Inalum (Persero) dan Freeport McMoran Inc.

Hasil negosiasi Indonesia dengan Freeport McMaron, selain kesediaan divestasi oleh Freeport McMaron, adalah perjanjian joint venture. Joint venture adalah sebuah bentuk kerjasama antara dua perusahaan untuk mendirikan sebuah perusahaan yang nantinya akan mengelola industri secara bersama-sama.

Dalam kasus Freeport, BUMN bahwa PTFI yang akan berperan sebagai joint venture dari PT Inalum (Persero) Konsorsium dengan Freeport McMaron Inc. Hal ini juga berarti bahwa pengelolaan Freeport tetap akan berada di bawah PTFI. Namun, komposisi direksi yang akan berubah, menyesuaikan komposisi kepemilikan saham.

Dengan kata lain, kedepan PTFI bakal menjadi perusahaan patungan. Kedudukan PTFI tidak lagi berada di bawah penguasaan Freeport McMoran Inc. Persoalan detil dan teknis soal pengelolaan tambang inilah yang ke depannya akan dirundingkan kembali melalui Joint Venture Agreement , menyusul penandatanganan HoA Kamis, 12 Juli 2018 sore lalu.

Baca Opini Ini: Mobil Tanpa Sopir, Mungkinkah?

3. PR Lingkungan Freeport Indonesia Belum Selesai

Di balik kesepakatan divestasi saham Freeport oleh Indonesia, masih ada persoalan yang belum teratasi. Sejak negosiasi dilakukan, PTFI telah diberikan peringatan oleh Pemerintah Indonesia terkait masalah lingkungan yang belum diselesaikan. Masalah utama adalah limbah tailing. Dalam satu hari, volume limbah tailing dari operasional Freeport mencapai 250 ton. Apabila di konversi dalam satuan jam, maka Freeport memproduksi limbah sekitar 10 ton per jam.

BPK sendiri telah melakukan pemeriksaan terhadap PR lingkungan Freeport. Berdasarkan laporan BPK yang dikutip oleh katadata.com, potensi kerugian dari persoalan limbah tailing milik Freeport mencapai Rp 185 triliun.

Persoalan lingkungan lain, dari sumber yang sama, adalah berupa penggunaan tanpa izin kawasan hutan lindung dalam kegiatan operasional pertambangan Freeport. Dimana, luas kawasan tersebut diperkirakan mencapai 4.535,93 hektare. Potensi kerugian atas pelanggaran ini, mencapai 270 miliar. Dihitung dari potensi penerimaan pendapatan bukan pajak selama 2008 s/d 2015.

Empat pelanggaran lain yang telah dilakukan oleh Freeport berdasarkan hasil temuan BPK adalah kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport, Freeport belum menyerahkan kewajiban penempatan dana pasca tambang kepada Pemerintah Indonesia untuk periode 2016. Nilainya sebesar US$ 22,286 juta atau sekitar Rp 293 miliar, operasional DMLZ (salah satu tambang bawah tanah Freeport) yang keberadaannya tidak tertuang dalam Amdal, serta tidak dilaksanakannya peraturan pengawasan Kementerian ESDM dan Kementerian LHK.

Pemerintah Indonesia sendiri memberikan waktu enam bulan kepada Freeport untuk menyelesaikan isu lingkungannya, terhitung sejak Mei 2018. Itu berarti, sudah sepatutnya pada November 2018 nanti, Freeport Indonesia sudah menyelesaikan seluruh masalah lingkungan yang mereka timbulkan.

4. Demi Menguasai Freeport, Inalum Berhutang Hingga ke 11 Bank

Ada harga yang harus dibayar oleh Indonesia, khususnya PT Inalum (Persero) demi mengembalikan Freeport ke pangkuan ibu pertiwi. PT Inalum harus berhutang kepada pihak ketiga, demi mengkonversi 40% Participate Interest milik Rio Tinto menjadi saham.

Diberitakan Kamis, 12 Juli 2018 malam lalu, pinjaman tersebut didapat dari 11 bank. Kesebelas bank tersebut telah menyatakan komitmen untuk memberikan pinjaman kepada PT Inalum demi menyelesaikan proses divestasi saham Freeport. Akan tetapi, sampai berita ini diterbitkan, belum ada keterangan nama-nama bank tersebut. Yang pasti, porsi pinjaman dari masing-masing bank akan dibagi rata sesuai dengan nilai pinjaman.

Adapun nilai tawaran pinjaman yang didapat oleh PT Inalum sendiri berjumlah USD 5,2 miliar atau setara dengan Rp 74,36 triliun (kurs 14.300). Jumlah pinjaman tersebut memang lebih besar daripada kebutuhan PT Inalum untuk mengakuisisi saham Freeport yang berkisar USD 3,85 miliar. Terlebih, PT Inalum sendiri masih memiliki kas sebesar USD 1,5 miliar.

Oleh karena itulah, Budi Gunadi Sadikin selaku direktur PT Inalum (Persero) menyatakan bahwa tawaran yang ia terima akan disesuaikan dengan kebutuhan. “Butuhnya kan cuma US$ 3,85, kenapa harus diambil semuanya? Ya kami cari mana yang syarat dan ketentuannya paling murah dan banyak,” ungkap Budi, dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis 12 Juli 2018.

5. Sisa Cadangan Emas dan Tembaga Senilai 1.593 Triliun

Sisa cadangan emas dan tembaga Freeport setelah ‘dikuasai’ Indonesia mencapai Rp 1.593 triliun. Dikutip dari CNBC Indonesia, terhitung sampai 31 Desember 2017, cadangan emas, tembaga dan perak Freeport sebesar 38,8 miliar pound untuk tembaga, 33,9 juta ounce untuk emas dan 153,1 juta ounce untuk perak.

Nilai cadangan sebesar Rp 1593,2 dihitung dari perkiraan harga rata-rata jangka panjang sebesar USD 2 / pound untuk tembaga, USD 1.000 / ounce untuk emas dan USD 15 ounce untuk perak. Pada Maret 2017 tahun lalu, dalam diskusi Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) di Jakarta, disebutkan bahwa cadangan mineral Freeport itu sendiri diperkirakan bakal habis 36 tahun lagi, yakni pada tahun 2054 nanti. Hal ini pun turut menjadi PR Pemerintah Indonesia agar eksploitasi tambang kelak dapat bertahan lebih panjang daripada perkiraan.


Setidaknya, itulah 5 hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat paska penandatanganan HoA Kamis, 12 Juli 2018 lalu. Menurut Anda, apakah hal penting lain yang juga patut diketahui masyarakat? Sebab, dalam rangka mengawasi pelaksanaan aktivitas tambang Freeport agar berdampak positif pada keberlangsungan hidup bangsa, tentunya tidak cukup hanya berdasarkan pada 5 hal di atas saja, sekalipun Indonesia telah menjadi ‘penguasa’ tambang itu.

Maka dari itu, apabila kamu memiliki pendapat lain mengenai hal-hal penting yang perlu diketahui paska ‘penguasaan’ Indonesia terhadap Freeport, silahkan berkomentar pada kolom komentar di bawah. Atau, apabila kamu memiliki opini menarik mengenai kasus penguasaan Indonesia terhadap Freeport, silahkan mengirimkan naskah tulisan. Petunjuk pengiriman dapat dilihat di halaman kirim tulisan. Detil penjalasan pengiriman, juga dapat kamu baca di Frequently Ask & Question.

Redaksi Sediksi

Redaksi Sediksi

Hirukpikuk merupakan rubrik Sediksi yang banyak mengulas tentang informasi yang berseliweran dengan cepat dan menghabiskan banyak kuota.

Lihat Semua Artikel Hirukpikuk