2 Peran Mahasiswa dalam Jatuhnya Orde Baru, Tonggak Perubahan!

2 Peran Mahasiswa dalam Jatuhnya Orde Baru, Tonggak Perubahan!

Peran Mahasiswa dalam Jatuhnya Orde Baru

DAFTAR ISI

Sediksi.com – Keterlibatan dan peran mahasiswa dalam jatuhnya orde baru menjadi tonggak reformasi bagi bangsa indonesia.

Reformasi ditandai dengan berakhirnya masa kepemimpinan Soeharto setelah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun.

Seusai Soeharto mundur dari jabatannya, era reformasi yang dimulai pada 1998 ini lalu dipimpin oleh Presiden BJ Habibie.

Lantas, apa dan bagaiaman peran mahasiswa dalam jatuhnya orde baru? Selengkapnya, mari kita cari tahu. Berkat para mahasiwa inilah bangsa indonesia bisa lepas dari kepemimpinan otoriter Soeharto.

Peran Mahasiswa dalam Jatuhnya Orde Baru

Ada dua peran penting mahasiswa dalam jatuhnya orde baru yakni aksi demonstrasi dan pencetusan 6 agenda Reformasi 1998. Mari cari tahu lebih lengkap!

Aksi demonstrasi mendesak Soeharto mundur

Indonesia mulai dilanda krisis moneter yang cukup hebat pada tahun 1997. Kondisi perekonomiaan Indonesia pun semakin carut-marut. Hal ini menyebabkan tingginya harga barang, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga semakin sempitnya kesempatan kerja.

Hal tersebutlah yang mendorong para mahasiswa untuk mengadakan aksi keprihatinan dalam bentuk demo.

Mulanya, aksi demonstrasi hanya dilakukan di dalam kampus saja oleh segelintir mahasiswa. Namun, aksi menjadi besar seiring masyarakat yang juga resah karena naiknya harga sembako. Selain itu, rezim Soeharto memberikan pengumuman akan melakukan pengurangan subsidi bahan bakar.

Para mahasiswa pun melakukan demonstrasi yang lebih besar. Aksi itu terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Puncaknya, sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih Gedung DPR/MPR menuntutu Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden.

Presiden Soeharto yang tak bisa lagi berkutit ini, akhirnya resmi menyatakan mudur dari jabatannya sebagai kepala negara. Secara resmi, Soeharto mundur sebagai presiden di Istana Negara pada 21 Mei 1998.

Mundurnya Soeharto itu menjadi hari akhir pemerintahan Orde Baru dan digantikan era Refoermasi dipimpin BJ Habibie.

Agenda reformasi 1998

Selain melakukan aksi demonstrasi, peran mahasiswa dalam jatuhnya orde baru juga mengeluarkan tuntutan agenda Reformasi 1998.

Tuntuan para mahasiswa itu disebut sebagai 6 agenda Reformasi 1998, begini bunyinya:

Adili Suharto dan Pengikutnya

Posisi Suharto sebagai kepala pemerintahan sangat berlebihan. Lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara pun sangat tergantung dengan Soeharto sebagai presiden. Akibatnya penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme pun semakin akut.

Lakukan Amandemen UUD 1945                                                                

Pada masa pemerintahan Orde Baru, terjadi banyak pelanggaran Pancasila dan UUD 1945 demi kepentingan kekuasaan atau golongan.

Penghapusan dwifungsi ABRI                                           

Adanya dwifungsi ABRI mengakibatkan birokrasi di Indonesia diwarnai dengan militerisme. ABRI telah masuk dalam birokrasi (pusat dan daerah) dan mengisi berbagai jabatan di pemerintahan dan BUMN. Hal itu menjadikan mereka tidak netral dan justri semena-mena dengan rakyat.

Peningkatan kesejahteraan rakyat dengan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya                                            Sentralisme pemerintahan yang terjadi di segala bidang tidak membuat kesejahteraan bagi rakyat secara adil dan merata. Hal tersebut diperparah dengan adanya krisis moneter yang melumpuhkan aktivitas perekonomian Indonesia.

Penegakkan supremasi hukum                                            

Hukum menjadi alat pembenaran dan kontrol penguasa. Terjadinya rekayasa dalam proses peradilan serta hak-hak masyarakat kecil yang terinjak-injak dan terabaikan menjadi pemandangan yang sangat umum.

Hal ini membuat krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah tumbuh besar. Pemerintah menjadi lembaga yang tak bisa diandalkan oleh rakyat.

Penghapusan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Masa Orde Baru ditandai dengan suburnya praktik monopoli dan KKN. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan. Pemerintahan yang absolut akan cenderung pada penyelewengan, termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Cari Opini

Opini Terbaru
Artikel Pilihan

Kuesioner Berhadiah!

Dapatkan Saldo e-Wallet dengan total Rp 250.000 untuk 10 orang beruntung.​

Sediksi.com bekerja sama dengan tim peneliti dari Magister Psikologi Universitas Gadjah Mada sedang menyelenggarakan penelitian mengenai aktivitas bermedia sosial anak muda. 

Jika Anda merupakan Warga Negara Indonesia berusia 18 s/d 35 tahun, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi kuesioner yang Anda akan temukan dengan menekan tombol berikut

Sediksi x Magister Psikologi UGM

notix-artikel-retargeting-pixel