Cancel culture di Indonesia tidak hanya soal "menghukum" individu yang melanggar norma, tetapi juga soal budaya lokal, hierarki sosial, dan dinamika digital yang sering kali berujung pada debat tanpa solusi.
Saya akan tetap mendukung berbagai bentuk solidaritas demi kepentingan perjuangan, termasuk ‘Kamisan Date’. Mengingat dalam iklim gerakan saat ini, solidaritas dan konsistensi perjuangan juga perlu dibarengi dengan inisiatif untuk terus mengikuti zaman dan membuat gerakan sosial itu terus relevan.
Karena yang penting adalah lulus ujian, cara cepat dan fokus hafalan rumus justru terkadang lebih membantu. Namun, bukan berarti attitude seperti itu dapat dimaklumi ada pada tentor dan bimbel. Mereka boleh saja mengajarkan cara pragmatis, tetapi bukan berarti mengesampingkan soal konsep.
Kita harus memastikan dulu kalau lawan bicara mengerti, seolah kita tidak bisa membaca konteks, gestur dan mimik wajah, energi timbal balik, atau respon-respon non-verbal lainnya. Pokoknya, dia harus menjawab dulu baru kita mengerti.
Saran untuk orang seperti Rhenald: bapak, sih, mainnya kurang jauh. Berkutat di Jabodetabek doang, itu pun di kawasan elite. Sesekali main lah ke gang-gang kecil, di pelosok desa, melihat realitas di sekitar. Masak gubes influencer kalah sama kreator konten travelling?
Jadi jelas, antara sarjana dan SMA pada perdebatan tersebut sama-sama hanya sekadar mengejar tujuan pragmatis bernama “citra sosial”, bukan jangka panjang.
Yang ingin sejarawan bela saat mengkritisi NH itu siapa? Bukannya NH dikritik supaya kita melindungi ruang interpretasi publik agar tidak jatuh pada narasi pseudohistori? Lha, kok, publiknya ikut diserang dan dianggap tidak tahu apa-apa dan perlu belajar lagi?