Pajak adalah instrumen penting bagi pendapatan sebuah negara. Lewat pendapatan berupa pajak, negara dapat membangun infrastruktur publik dan memenuhi kebutuhan lainnya, termasuk menggaji pejabat negara. Lalu, apa jadinya kalau banyak orang enggan membayar pajak? Apalagi jika mereka termasuk golongan pejabat negara? Bisa jadi contoh burung, dong!
Baru-baru ini presiden Amerika Serikat yang masih menjabat, Donald Trump, bikin geger publik lewat statementnya saat debat perdana Pilpres AS 2020. Moderator debat capres, Chris Wallace dari Fox News melemparkan pertanyaan perihal laporan New York Times (NYT) yang menyebut Trump hanya membayar pajak pendapatan sebesar US$ 750 pada tahun 2016 dan 2017. Jumlah yang menurut klaim Biden, lawan politiknya, “lebih kecil daripada guru sekolah”.
Pertanyaan tersebut sekaligus menjadi kartu as bagi lawan debat Trump, Joe Biden dari partai Demokrat. “Tunjukkan laporan pajak Anda!,” gertak Biden.
Tak ambil pusing. Trump menjawab “Saya tidak ingin membayar pajak”. Kemudian beralasan, saat itu ia adalah seorang pebisnis yang “Seperti pebisnis lainnya, kecuali ia bodoh, mereka akan melawan hukum (re: perpajakan),” aku Trump.
Sebuah jawaban jujur dari seorang presiden negara adidaya. Tapi, kejujuran saja tentu tidak cukup jika tak diikuti laku adil. Pengakuan Trump yang secara gamblang mengamini kalau dia malas bayar pajak, harusnya diikuti dengan pertanggungjawabannya dengan membayar 70+ Kata-kata Sindiran Halus Menagih Hutang, Cerdas dan Lucu!hutang pajaknya.
Baca Juga: Donald Trump Dalam Bingkai The Simpson
Faktanya, buat banyak banyak orang kaya sekalipun, membayar pajak sepertinya berat. Di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat dibikin pusing oleh kelakuan orang-orang kaya yang malas bayar pajak.
Sektor pajak yang lemah ini menurut Sri Mulyani adalah penerimaan pajak penghasilan (PPh). “Personal income tax masih rendah. Terutama di non-payroll tax. Karena kaya tapi enggak bayar pajak,” katanya saat bicara di agenda Mandiri Investment Forum pada tanggal 5 Februari 2020.
Mengingat kebutuhan negara, terutama Indonesia yang notabene menggantungkan pendapatan negara dari sektor pajak. Keberadaan orang-orang yang malas bayar pajak ini bisa jadi masalah runyam. Terlebih saat diketahui fakta kalau banyak di antara crazy rich justru malas membayar pajak.
Jadi, daripada terus-terusan membuat runyam, gimana kalau orang-orang kaya yang malas bayar pajak ini menyisihkan sebagian uangnya untuk pindah kewarganegaraan saja? Karena sebenarnya, kalau mau, ada lho negara-negara bebas pajak.
Baca Juga: Jangan “Berak” di Amerika
Uni Emirat Arab
Seperti kata Sri Mulyani, sektor pajak yang lemah adalah pajak penghasilan. Nah, negeri kaya minyak ini membebaskan warganya dari pajak penghasilan. Perekonomian dan pemerintahan yang relatif stabil jadi alasan negara ini tak perlu memungut pajak penghasilan penduduknya.
Selain itu, buat orang kaya yang kebetulan beragama islam, opsi pindah kewarganegaraan ke UEA bisa jadi pilihan tepat. Antum bisa sering-sering naik haji, khi.
Bermuda
Bagi orang-orang kaya yang suka pelesiran, menjadi warga negara Bermuda adalah pilihan yang tepat. Negara kepulauan ini punya pantai-pantai indah nan eksotik. Keindahan terumbu karang juga menjadi daya tarik para wisatawan dunia. Hobi orang kaya akan tersalurkan dengan baik di negara ini, yakni bermain golf. Ada banyak lapangan golf dan tempat kursus golf di sini.
Bagaimana? Tertarik menghabiskan harta duniawi yang sementara ini di Bermuda tanpa memikirkan hutang pajak ?
Andorra
Tak kalah ramah dari dua negara sebelumnya, Andorra tidak hanya menawarkan bebas pajak penghasilan tapi juga menggratiskan pajak pertambahan nilai. Tak hanya itu, negara Andorra adalah negara dengan tingkat aman paling tinggi sedunia. Angka kriminal di negara ini negatif.
Kita hanya perlu menunggu 10 tahun untuk dinaturalisasi sebagai warga negara Andorra. Sabar saja, itu waktu yang sebentar dibandingkan harus hidup setahun dan dikejar-kejar petugas pajak di negara asal.
