Tiga Opsi untuk Menggantikan Fungsi Gedung DPR Kalau Beneran Pindah ke IKN

Tiga Opsi untuk Menggantikan Fungsi Gedung DPR Kalau Beneran Pindah ke IKN

Tiga Opsi untuk Menggantikan Fungsi Gedung DPR Kalau Beneran Pindah ke IKN
Ilustrasi oleh Rizqi Nurhuda Ramadhani Ali

Nah, karena saya sudah paham betul tabiat wakil-wakil rakyat kita yang lebih senang dicarikan solusi daripada menerima kritikan, maka izinkan saya memberikan sedikit masukan kepada pemerintah terkait opsi-opsi untuk menggantikan fungsi gedung DPR yang nantinya akan ditinggalkan.

Proses pembangunan IKN sampai sekarang masih berjalan dan nampaknya akan terus berlanjut jika berkaca pada hasil pilpres tahun ini.

Jokowi akan segera mewariskan pembangunan ibu kota baru ini kepada anaknya. Tapi, diwariskan untuk kepentingan nasional, lho, ya, bukan buat dibikin kebun binatang pribadi.

Selain harus memikirkan tentang pembangunan di IKN sana, Pemerintah seharusnya sudah membuat rencana untuk gedung-gedung yang akan ditinggalkan di Jakarta dan bakal digunakan untuk apa.

Kan, sayang, ya, kalau gedung DPR, misalnya, dibiarkan kosong begitu saja dan jadi sarang demit.

Nah, karena saya sudah paham betul tabiat wakil-wakil rakyat kita yang lebih senang dicarikan solusi daripada menerima kritikan, maka izinkan saya memberikan sedikit masukan kepada pemerintah terkait opsi-opsi untuk menggantikan fungsi gedung DPR yang nantinya akan ditinggalkan.

Jadi Kost-Kostan

Opsi pertama ialah mengubah gedung DPR menjadi kost-kostan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melangkah ke sana, para calon penghuni kost, kan, perlu diyakinkan dulu kalau sebuah gedung bekas pemerintahan dapat menjadi tempat tinggal yang layak.

Maksudnya, siapa yang mau berjudi mengeluarkan sebagian uangnya untuk sesuatu yang belum jelas riwayatnya. Nah, untungnya untuk gedung DPR ini kita tidak perlu khawatir.

Meskipun memang tidak pernah disewakan sebagai kost-kostan sebelumnya, riwayat penggunaan gedung DPR sudah bisa dikatakan cukup mendukung opsi pertama ini.

Yang menjadi poin utama sebuah kost-kostan itu, kan, sebenarnya harus enak buat jadi tempat tidur atau istirahat. Sementara fasilitas-fasilitas lain seperti internet, kamar mandi luar atau dalam, ada dapur atau tidak, dll. itu sifatnya hanya penunjang saja.

Selama enak buat tidur, saya kira itu sudah cukup jadi indikator bahwa tempat tersebut layak dijadikan kost-kostan. Lalu, bagaimana dengan gedung DPR?

Menurut saya pertanyaan ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Jejak digital menjadi keabsahan pendapat ini bahwa anggota dewan yang tertidur ketika rapat sudah nyaris menjadi pemandangan sehari-hari.

Karena banyak berseliweran di internet, foto-foto para anggota DPR yang cukup nyenyak tertidur ketika rapat ini bisa dijadikan bukti pada brosur atau website kost-kostan nantinya bahwa gedung DPR sangan nyaman dijadikan tempat beristirahat.

Maksudnya, kalau hanya dengan duduk saja para anggota DPR bisa tertidur nyenyak, apalagi kalau nanti ditambah kasur saat sudah dijadikan kost-kostan, mungkin bisa sampai mimpi ketemu Michael Jackson.

Saya kira untuk poin ini sudah clear bahwa gedung DPR sangat layak dan memenuhi standar untuk dijadikan kost-kostan.

Faktor lainnya yang mendukung ialah dari segi lokasi. Nah, kebetulan sekali lokasi gedung DPR terletak di lokasi yang sangat strategis, berada di tengah kota. Jadi, jangan tanya lagi soal akses jalan dan lingkungan sekitar seperti apa.

Mau makan apa saja tinggal cari. Mau olahraga gampang. Dari Gedung DPR, kepeleset dikit udah sampai di komplek Gelora Bung Karno. Bisa, tuh, buat jogging-jogging sambil mejeng dan foto-foto buat diposting di Instagram.

Jadi Gedung Pementasan Wayang Orang

Pengalihfungsian sebuah bangunan atau gedung itu lebih baik tidak terlalu menghilangkan karakter atau sifat dari identitas gedung sebelumnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak terlalu kaget dengan fungsi baru sebuah gedung.

Begitupun dengan gedung DPR ini. Seperti halnya pada point pertama yang disesuaikan dengan rekam jejak penggunaan gedung DPR sebelumnya, saya pribadi melihat bahwa gedung para wakil rakyat ini sangat cocok dijadikan sebagai gedung pementasan wayang orang.

Bukan hanya dari segi lokasi yang sangat strategis berada di tengah kota, ataupun dari bentuk gedung yang cukup luas dengan fasilitas penunjang yang mumpuni. Tapi juga dari karakter DPR itu sendiri.

Jadi, ketika misal nantinya digunakan sebagai gedung pementasan wayang orang, saya rasa masyarakat tidak akan terlalu kaget dengan pengalihfungsian ini karena sebelum-sebelumnya pun digunakan untuk hal-hal yang tidak jauh berbeda.

Mungkin namanya saja yang berbeda saat itu, yaitu rapat anggota dewan. Setiap rapat, anggota-anggota DPR akan memainkan sebuah peran yang diberikan oleh ketua partainya masing-masing.

Berhasil tidaknya seorang anggota DPR dalam memainkan peran akan bergantung pada nasib dia ke depan. Kalau bagus akan dicalonkan kembali, kalau tidak mungkin bisa dicopot, bahkan sebelum masa baktinya selesai.

Saya masih ingat salah satu potongan video yang memperlihatkan suasana rapat antara Menkopolhukam Mahfud MD dengan Komisi III yang dipimpin oleh Bambang Pacul.

Pada saat itu, Mahfud MD meminta Bambang Pacul untuk mengesahkan sesegera mungkin undang-undang perampasan aset.

Namun, Bambang Pacul mengatakan bahwa dia tidak bisa begitu saja menyetujuinya tanpa persetujuan ketua partai. Beliau selanjutnya malah menyarankan Mahfud MD untuk langsung berbicara dengan ketua umum partai.

Dari sini, bisa disimpulkan bahwa kalau nantinya gedung DPR dijadikan gedung pementasan wayang orang, saya rasa perbedaannya tidak akan terlalu signifikan. Mungkin hanya akan berbeda dari segi para pemain dan kostum yang biasanya dipakai.

Jadi Museum Pemberantasan Korupsi Terbesar Se-Asia Pasifik

Suatu tempat atau gedung biasanya dimuseumkan karena nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Misalnya Museum Fatahillah di kota tua Jakarta, yang dulunya merupakan kantor pemerintahan Hindia Belanda.

Selain sebagai kantor, gedung ini juga sempat menjadi penjara dan tempat hukuman gantung bagi pribumi yang melawan penjajah. Ia kemudian dijadikan museum untuk mengenang perjuangan para pahlawan kita.

Nah, menurut saya, gedung DPR yang sekarang ini juga cocok dijadikan sebagai museum, yaitu Museum Pemberantasan Korupsi. Bahkan jika satu kawasan gedung DPR dijadikan museum, ia kemungkinan bisa menjadi museum pemberantasan korupsi terbesar se-Asia Pasifik.

Hal ini saya rasa perlu dilakukan sebagai bentuk keseriusan kita dalam memberantas korupsi. Museum ini nantinya dapat membantu masyarakat untuk terus mengingat tindakan-tindakan keji pejabat yang korupsi di sarangnya sendiri.

Saya membayangkan nantinya akan ada patung-patung peraga yang dibuat untuk menggambarkan situasi asli transaksi-transaksi kotor yang dilakukan para wakil rakyat, mirip seperti yang ada di musuem-museum perjuangan kemerdekaan.

Objek wisata ini juga mungkin nantinya akan menjadi salah satu destinasi karya wisata anak-anak sekolah, mulai dari tahap paud sampai universitas kalau perlu.

Kan, pendidikan anti-korupsi harus terus digaungkan, mulai dari lahir sampai ke liang lahat. Terlebih, karena iman pejabat Indonesia kebanyakan lemah-lemah. Jadi, harus terus diingatkan.     

Selain ketiga opsi di atas, entah kenapa saya juga ingin mengusulkan kepada pengelola gedung DPR saat ini untuk nantinya melakukan lelang kursi-kursi yang biasa dipakai para anggota dewan duduk ketika rapat.

Saya yakin kualitasnya masih pada bagus karena ada banyak kursi yang lebih sering tidak terisi meskipun rapat rutin dilakukan.

Editor: Ahmad Gatra Nusantara
Penulis

Refi Gilang Maulana

Freshgraduate dari fakultas yang masuknya ga perlu pinter pinter amat

Kuesioner Berhadiah!

Dapatkan Saldo e-Wallet dengan total Rp 250.000 untuk 10 orang beruntung.​

Sediksi.com bekerja sama dengan tim peneliti dari Magister Psikologi Universitas Gadjah Mada sedang menyelenggarakan penelitian mengenai aktivitas bermedia sosial anak muda. 

Jika Anda merupakan Warga Negara Indonesia berusia 18 s/d 35 tahun, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi kuesioner yang Anda akan temukan dengan menekan tombol berikut

Sediksi x Magister Psikologi UGM

notix-opini-retargeting-pixel