Sediksi.com – Parlemen Yunani pada hari Kamis mengesahkan Undang-Undang (UU) yang melegalkan pernikahan sesama jenis (15/2).
Sebagai negara yang penduduk mayoritasnya menganut Kristen Ortodoks dimana agama tersebut di kebanyakan negara melarang adanya pernikahan sesama jenis, keputusan ini bukan hanya besar tapi juga menjadi sebuah kemenangan penting bagi Hak Asasi Manusia (HAM) di Yunani.
4 fakta legalisasi pernikahan sesama jenis di Yunani
Negara Kristen Ortodoks pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis
Dengan keputusan ini, Yunani menjadi negara pertama dengan mayoritas penganut Kristen Ortodoks yang melegalkan pernikahan sesama jenis.
Keputusan ini tidak diambil dengan mudah tentunya. Dalam prosesnya, mereka mendapat tentangan dari Gereja Yunani konservatif yang pendapatnya tentu sangat berpengaruh dan diperhitungkan dalam kebijakan ini.
Mayoritas lintas partai yang terdiri dari 176 anggota parlemen dari 300 kursi memberikan suara pada Kamis malam untuk mendukung rancangan UU penting yang dirancang oleh pemerintahan sayap kanan-tengah Perdana Menteri (PM) Kyriakos Mitsotakis.
Kemudian sebanyak 76 orang lainnya menolak reformasi, sementara dua orang abstain dan 46 orang tidak hadir di DPR.
Usai memberikan suaranya pada Kamis malam tersebut, Mitsotakis juga mengunggah berita ini di akun resminya di platform X (sebelumnya Twitter) bahwa Yunani “bangga menjadi negara ke-16 Uni Eropa yang mengatur kesetaraan hak dalam pernikahan.”
Dia melanjutkan bahwa keputusan ini menjadi “tonggak sejarah bagi HAM, yang mencerminkan Yunani di era saat ini sebagai negara yang progresif dan demokratis, yang berkomitmen penuh terhadap nilai-nilai Eropa.”
Komunitas LGBTQ+ menyambut baik legalisasi pernikahan sesama jenis di Yunani
Puluhan pendukung termasuk dari komunitas LGBTQ+ berkumpul di luar parlemen dan menyaksikan debat melalui layar bersorak dan berpelukan ketika hasil pemungutan suara diumumkan.
Tapi sebelum itu, protes yang menentangan kebijakan tersebut sempat terjadi. Mereka yang menolak kebijakan ini menunjukkan ketidaksetujuannya dengan berkumpul dan membawa buku doa serta item yang merepresentasikan agama mereka.
Jajak pendapat yang telah dilaksanakan beberapa waktu sebelum ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga Yunani mendukung reformasi dengan selisih tipis.
Di sisi lain, sebagian besar warga Yunani juga menolak perpanjangan hak menjadi orang tua melalui ibu pengganti (surrogacy) bagi pasangan laki-laki.
Legalisasi pernikahan sesama jenis dianggap tidak langsung menyelesaikan masalah
Kendati perbedaan hasil suara sangat tipis, kebijakan ini tetap disahkan sekalipun beberapa anggota parlemen mayoritas dan sayap kiri abstain atau memberikan suara bahwa mereka menentang reformasi ini.
Tiga partai kecil sayap kanan dan Partai Komunis yang berakar pada pemahaman Stalinis menolak rancangan UU tersebut sejak awal perdebatan dua hari tersebut.
“UU ini tidak menyelesaikan setiap masalah, tapi ini adalah sebuah permulaan,” kata anggota parlemen dari partai kecil sayap kiri Passage to Freedom Spyros Bibilas, yang terang-terangan merupakan seorang gay.
Bahwa setidaknya, warga Yunani yang masuk dalam LGBT+ atau menghendaki pernikahan sesama jenis jadi tidak perlu menyembunyikan jati diri mereka dan statusnya dijamin oleh hukum.
Sehingga mereka pun bisa beraktivitas secara normal tanpa menyembunyikan identitas mereka dan mengkhawatirkan akan menerima perlakuan diskriminasi.
Pendukung gereja akan kembali melanjutkan protes
Meskipun Yunani sudah mengakui pasangan sesama jenis sekaligus mengizinkan pengadopsian anak untuk pasangan sesama jenis sejak tahun 2015, perwalian sah hanya diberikan kepada orang tua kandung.
Sehingga pasangan sesama jenis yang sudah mengurus dan mengadopsi anak tersebut tidak punya kepastian baik secara hukum maupun birokrasi.
Ketika legalisasi pernikahan sesama jenis di Yunani ini akhirnya diberlakukan, pertentangan berikutnya juga masih dilayangkan dari pihak Gereja Yunani.
Kali ini soal implikasi legalisasi tersebut terhadap nilai-nilai tradisional keluarga. Pihak gereja juga berpendapat bahwa kebijakan tersebut punya tantangan lain karena berpotensi mengarah pada perluasan hak ibu pengganti bagi pasangan gay di masa depan.
Mengingat dengan diberlakukannya kebijakan ini, berarti ada kesempatan besar bagi pasangan sesama jenis ini untuk menghasilkan anak dengan menggunakan ibu pengganti yang sebetulnya juga membutuhkan perlindungan hukum yang kuat.
Maka dari itu, pendukung gereja masih akan melanjutkan protes bahkan setelah kebijakan ini akhirnya disahkan.
