Sediksi.com – Penunjukan mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sup, sebagai duta besar di Canberra, Australia menuai kontroversi dari masyarakat Australia dan Korea Selatan. Kedatangannya di Canberra sejak minggu lalu dibayangi oleh skandal korupsi di Seoul.
Kendati pihak masyarakat Australia menyatakan menolak kehadirannya, pihak pemerintah Korea Selatan (Korsel) tidak berpikir begitu. Kantor kepresidenan Korsel tidak memiliki rencana untuk membatalkan penunjukan Lee.
Lee Jong-sup sempat dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri
Lee Jong-sup berangkat ke Australia pada hari Minggu, dua hari setelah Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi Korsel (CIO) mencabut larangan perjalanan ke luar negeri yang dikenakan padanya pada 8 Maret 2024 setelah menerima banding Lee.
Panggilan tersebut dilakukan untuk menyelidiki dugaan campur tangan atau intervensi dalam penyelidikan internal Marinir atas kematian Kopral. Chae Su-geun. Chae meninggal Juli 2023 saat misi pencarian di tengah hujan lebat dan bencana banjir.
“Tidak ada kemungkinan penunjukan Duta Besar Lee Jong-sup akan dibatalkan,” kata seorang pejabat kepresidenan kepada Kantor Berita Yonhap pada Kamis (14/3).
Pejabat kepresidenan lainnya mengatakan bahwa penarikan penunjukan tersebut “tidak masuk akal.”
Tidak hanya itu, kantor kepresidenan Korsel juga menyatakan tidak ada masalah dengan penunjukan tersebut karena Lee muncul untuk ditanyai di CIO sebelum keberangkatannya dan telah menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dalam segala kebutuhan penyelidikan di waktu yang akan segera datang.
Kantor kepresidenan juga membela diri dari kritik terhadap prosedur pemeriksaannya dengan mengutip aturan yang melarang kantor kepresidenan untuk melibatkan diri dalam cara apa pun dalam pekerjaan CIO.
Kontroversi ini terjadi di waktu yang bersamaan dengan agenda pesta politik Korsel, Pemilihan Umum (Pemilu) untuk parlemen yang akan diselenggarakan pada 10 April 2024 yang seketika membuat masalah ini menjadi semakin sensitif. Bukan hanya untuk orang Korsel, tapi juga Australia.
Seorang pejabat kepresidenan menyatakan bahwa penarikan penunjukan Lee tersebut dapat menjadi bumerang yang dapat merugikan peluang partai berkuasa dalam pemilu, yang dalam hal ini, partai yang diusung oleh Presiden Korsel saat ini, Yoon Suk-yeol.
Kantor kepresidenan dan Kemlu Korsel tidak tahu soal larangan bepergian ke luar negeri untuk Lee Jong-sup
Media Australia ABC mengutip laporan media Korsel, “kantor kepresidenan dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Korsel mengaku tidak mengetahui larangan perjalanan yang diberlakukan terhadap Lee pada bulan Januari, yang kemudian berhasil melobi Kementerian Kehakiman untuk mencabut larangan tersebut.”
ABC juga melaporkan tentang potensi dampak kontroversi tersebut terhadap hubungan Korea Selatan-Australia.
“Meskipun masalah ini berpotensi menimbulkan kesulitan dalam hubungan diplomatik antara Australia dan Korea Selatan,” komentar ABC, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia “menyambut baik kedatangan Lee.”
Sedangkan penunjukan Lee Jong-sup banyak diasumsikan oleh publik sebagai tanda pentingnya pemerintahan Presiden Yoon dalam memperkuat ikatan keamanan dengan Australia yang tidak hanya berlaku untuk saat ini, tapi pemerintahan selanjutnya.
Partai oposisi Korea, Partai Demokrat, mengkritisi penunjukan Lee sebagai upaya presiden untuk membantu Lee yang berstatus sebagai tersangka tersebut melarikan diri ke luar negeri
Di sisi lain, para analis dan sumber pemerintah di Seoul menilai bahwa jarang sekali Seoul menunjuk seorang mantan menteri untuk mengisi jabatan diplomatik apapun, termasuk Canberra.
Lee Jong-sup dituduh intervensi penyelidikan kasus kematian Kopral. Chae Su-geun
Lee Jong-sup yang sebelumnya merupakan Menteri Pertahanan Korsel mengundurkan diri pada Selasa, 12 September 2023.
Seorang pejabat tinggi pemerintah mengatakan Lee mengambil keputusan tersebut untuk mencegah kekosongan jabatan jika Partai Demokrat memakzulkannya.
Menariknya, keputusannya ini diambil ketika Partai Demokrat berupaya memakzulkannya karena kontroversi terkait penyelidikan militer atas kematian Kopral. Chae Su-geun. Insiden itu terjadi selama misi pencarian dan penyelamatan pada bulan Juli 2023 di Kabupaten Yecheon, Gyeongsang Utara.
Lee dituduh intervensi penyelidikan insiden tersebut untuk membenarkan perwira tinggi Marinir, di bawah tekanan dari Presiden Yoon Suk Yeol. Tapi kemudian, Kementerian Pertahanan membantah pihaknya menghadapi tekanan dari kantor kepresidenan.
Tuduhan awalnya sendiri dilontarkan oleh Kolonel Marinir Park Jeong-hoon, yang memimpin penyelidikan atas kematian Chae yang tenggelam saat mencari orang-orang yang hilang saat hujan lebat dan bencana banjir di Kabupaten Yecheon.
Pada insiden tersebut, marinir yang dalam misi pencarian dan penyelamatan tidak diberikan rompi pelampung.
