Setiap harinya ada satu miliar pencarian di google, 250 juta tweet di Twitter, 800 juta status baru di Facebook dan empat miliar penonton di Youtube. Dan, jumlahnya bertambah 40% setiap tahun. Inilah alasan mengapa bisa dibilang jaman now adalah jaman informasi.
Pada 2017, jumlah data digital secara global berjumlah 20 zettabytes. Itu artinya, jika rata-rata harddisk eksternal yang ada di pasaran berkapasitas 1 terrabytes, maka dibutuhkan 20 miliar harddisk untuk menyimpan seluruh data digital.
Data-data itu meliputi banyak hal. Mulai dari skripsi yang kita unggah sebagai syarat daftar wisuda, lokasi kos mantan yang ada di riwayat GPS, saldo rekening para pengangguran, hingga video-video “unyil” di situs xxx. Apalagi dengan internetisasi (terjemahan bebas dari Internet of Things), yang kita lakukan hanyalah utak-atik data setiap hari. Lewat gawai-gawai yang terbaring di samping ranjang.
Tentu tidak mudah mengelola data sebanyak itu. Bayangkan, berapa banyak mahasiswa yang tidak bisa tidur karena data-data penelitian. Sedangkan ini datanya miliaran kali lipat dari itu. Praktis, tenaga manusia dipertanyakan kemampuannya. Terlalu banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk menganalisa semuanya dan menjadikannya pola-pola.
Pola-pola itu penting. Karena sekarang eranya Data Yang Mahakuasa. Jadi siapa pegang data dan merangkainya menjadi gambar, dialah pemenangnya. Lihat saja susunan orang terkaya di dunia menurut forbes pada tahun 2017 silam. Empat dari 10 orang tersebut adalah sosok yang terkait langsung dengan data. Artinya, mereka mengumpulkan dan memanfaatkan data. Sedangkan sisanya terkait secara tidak langsung seperti yang dilakukan Zara dan Bloomberg.
Beberapa saat lagi, data yang diperoleh para raksasa media itu tidak hanya berkutat pada perilaku yang terpantau melalui smartphone atau perbincangan media sosial. Di Dortmund misalnya, seorang kawan dari India sedang menyusun proyek yang nantinya memungkinkan kita untuk mengetahu DNA seseorang melalui retina mata.
Mengetahui DNA berarti mengetahui banyak hal dari orang tersebut. Jika kode-kode dalam DNA itu bisa disusun kembali melalui serangkaian rekayasa komputer, maka bisa diketahui hal-hal seperti gen dan warna kulit. Lewat gen dan warna kulit, bisa juga diketahui ras dan etnis seseorang.
Pemindai retina bukan hal baru saat ini. Sistem sandi dengan menggunakan mata hingga retina display adalah hal umum di perangkat terkini, seperti juga pada e-KTP. Tapi memecahkannya menjadi kode DNA merupakan terobosan baru. Dan bayangkan, jika pengetahuan akan DNA seseorang itu dikombinasikan dengan pengetahuan pola media sosial dan perilakunya yang terpantau dari smartphone. Maka sempurna lah ke-kepo-an itu.
Di satu sisi, data-data tadi bisa berdampak baik. Kebijakan-kebijakan pemerintah bisa disusun sedemikian rupa untuk menguntungkan sebanyak-banyaknya orang. ERP misalnya, bisa menjawab titik-titik mana yang rawan kemacetan dan kapan itu terjadi. Sehingga, pemerintah bisa menanggulanginya melalui kebijakan transportasi massal atau lainnya.
Namun ini juga memberi dampak buruk, terutama jika data-data hanya dimanfaatkan segelintir orang untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya keuntungan. Dan sepertinya, hal ini justru lebih banyak terjadi belakangan. Orang-orang terkaya di dunia tadi, yang mengumpulkan uang dari kekepoan mereka akan aktivitas internet kita, justru mengeruk iklan sebanyak-banyaknya dari sana. Yang diiklankan pun juga produk-produk dari perusahaan-perusahaan para konglomerat. Sedangkan para pengguna harus rela kuota internetnya berkurang lebih banyak karena video iklan yang muncul tiba-tiba.
Pencegahan akan hal-hal semacam ini terus diupayakan. Inggris dan Uni Eropa misalnya, telah sejak lama menyusun kebijakan untuk melindungi data penggunanya. Pada intinya, kebijakan-kebijakan ini membahas tentang bagaimana data yang ada di suatu negara tetap berada di negara tersebut. Maka dari itu, setiap perusahaan media sosial diharuskan membangun servernya di negara yang bersangkutan.
Dengan demikian, akan semakin mudah bagi negara-negara itu untuk memberi sanksi bagi perusahaan media jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di Jerman misalnya, sejak tahun lalu diterapkan denda bagi setiap media sosial yang terbukti digunakan untuk meyebarkan berita hoax.
Selain itu di Amerika, beberapa hari lalu Twitter memutuskan untuk menyusun kebijakan baru yang mengatur polah para Buzzer yang kerap membuat trending buatan. Hal ini menyusul diusirnya 13 orang Rusia di Amerika yang diketahui mengatur kemenangan Trump dengan menggunakan Twitter.
Namun, kebijakan Twitter menertibkan trending ataupun Facebook menyeleksi berita masih jauh panggang dari api. Karena sejauh ini, mereka mengandalkan robot untuk menyortir konten-konten. Sedangkan robot-robot itu dibekali dengan kecerdasan buatan yang didasari pada kerja otak manusia dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan atas informasi yang diperoleh.
Masalahnya, sejauh ini ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan manusia itu lebih banyak mengetahui peredaran bintang-bintang dan pendaratan di mars ketimbang kerja otaknya sendiri. Tidak berlebihan kiranya jika dibilang kinerja robot-robot itu tidak akan seperti yang diharapkan ketika ilmu pengetahuan belum mampu memecahkan misteri tentang pikiran, seperti bagaimana bahasa diolah dalam pikiran. Robot-robot itu bahkan tidak bisa memahami ketika seseorang menulis “Jancuk”, apakah itu ujaran kebencian atau menunjukkan rasa sayang.
Hingga robot-robot bekerja dengan benar, banjir data tidak bisa dibendung. Apalagi kecenderungannya, kebijakan negara muncul lebih lambat dari perkembangan teknologi. Terlebih bagi Indonesia yang ketika di negara-negara lain sudah heboh membahas keamanan datanya justru dengan senang hati menaruh data 250 juta milik rakyatnya di negara lain.
Demikian pula dengan data-data milik seluruh anak cucu Adam ini. Akan terus menjadi sumber keuntungan bagi pelaku monopoli media. Setidaknya, hingga ada ruang penyimpanan raksasa yang dibangun dan dikelola bersama untuk kemaslahatan bersama. Tidak lagi di Silicon Valley.
