Sediksi.com – “Pita! Pita! Pita!” seru para demonstran yang berkumpul di pusat Kota Bangkok dalam rangka menunjukkan dukungan kepada Pita Limjaroenrat, kandidat Perdana Menteri (PM) Thailand yang memenangkan dukungan rakyat tapi akhirnya tidak berkutik juga setelah dijegal oleh parlemen sampai akhir.
Aksi dilakukan dengan mengajak para pro-demokrasi meramaikan Simpang Asok Montri sejak pukul 3 sore pada hari Minggu (23/7). Diguyur hujan deras sekalipun, para demonstran tidak ada yang meninggalkan lokasi karena sudah mempersiapkan diri dengan payung dan jas hujan.
Malahan, aksi ini dihadiri oleh ribuan demonstran yang menuntut keadilan dan transparansi pemilihan PM Thailand.
Aksi dramatis “badge drop” Pita mengakhiri harapan Thailand menjadi negara demokratis
Pita sudah gagal dua kali dikukuhkan sebagai PM Thailand selanjutnya, berkat peran para senat yang ingin melanggengkan kuasa militer di Thailand.
Ketua Partai Move Forward ini, partai yang dikenal pro demokrasi ingin menghapuskan pengaruh militer di perpolitikan Thailand dan berjanji mengubah hukum pencemaran nama baik Kerajaan Thailand.
Ia gagal di pemungutan suara pada 13 Juli dan puncaknya, pada 19 Juli.
Dalam sidang Mahkamah Konstitusi Thailand 19 Juli lalu yang menjadi penentu akhir kemenangan Pita, ia ditangguhkan dengan alasan pengadilan memutuskan menerima laporan kasus yang menuduh Pita memiliki saham di perusahaan media.
Di Thailand, anggota parlemen dilarang memiliki saham di perusahaan media. Dengan kata lain, penangguhan Pita ini diputuskan karena pengadilan menilai Pita bukan kandidat PM yang sah sejak pemilu putaran pertama yang diselenggarakan 14 Mei lalu.
Sebenarnya bukan persoalan itu yang menyebabkan Pita ditangguhkan dari menjadi PM Thailand, tapi parlemen juga menetapkan keputusan baru di hari yang bersamaan. Yakni, keputusan untuk tidak mengizinkan pencalonan ulang kandidat yang tidak sah. Sehingga, Pita sudah dipastikan perjalanannya untuk menjadi PM Thailand berhenti di sini.
Setelah pengumuman keputusan pengadilan, Pita melakukan aksi “badge drop”.
Pita segera berdiri dari kursinya, melepas lencananya sebagai anggota parlemen, menunjukkan lencana tersebut kepada pimpinan sidang, lalu meletakkannya di atas mejanya sebelum meninggalkan ruang sidang.
Aksinya ini kemudian mendapat sorakan dari peserta sidang lainnya. Mereka berdiri dan bertepuk tangan untuk Pita.
Masih adakah kesempatan untuk Pita?
Pita sendiri membantah tuduhan terkait kepemilikan saham tersebut. Tapi jika ia terbukti bersalah, bukan hanya tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai PM Thailand, ia juga akan diberhentikan dari parlemen dan dipenjara.
Kalau tahu akan kalah, Partai Move Forward mengatakan pasti sudah mengizinkan partai aliansi mereka, Pheu Thai, yang memenangkan suara terbanyak kedua untuk mencalonkan kandidat mereka.
Dua kandidat dari partai tersebut adalah Paetongtarn Shinawatra dan Srettha Thavisin.
Paetongtarn sendiri adalah putri dari mantan PM Thaksin Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta militer Thailand tahun 2006.
Tidak hanya itu, kesempatan Pita untuk diangkat menjadi PM Thailand semakin tipis ketika semua anggota dengan latar belakang militer yang ditunjuk oleh senat menolaknya kecuali 13 anggota lainnya.
Sedangkan ia perlu mendapatkan lebih dari setengah suara untuk menjadi PM Thailand selanjutnya.
Partainya juga berjanji mengubah hukum tentang pencemaran anggota Kerajaan Thailand yang memenjarakan pelakunya hingga 15 tahun. Selama ini, hukum ini sering disalahgunakan sebagai alat politik.
Dan tentu saja, karena partainya yang anti terhadap militer. Sedangkan 10 tahun belakangan ini, Thailand telah dipimpin oleh orang militer. Pengambilalihan kekuasaan yang dilakukan pada 2014 saja juga dilakukan secara kudeta militer.
Berasal dari pihak oposisi total golongan pro kerajaan dan pro militer, bisa dikatakan seluruh agenda Pita dan partainya ditolak dan tidak disukai oleh golongan konservatif yang sudah menguasai Thailand lebih dari 10 tahun ini.
“Kelompok konservatif yang berkuasa di Thailand ini benar-benar tidak ingin melihat partai Move Forward menjadi bagian dari pemerintah karena agenda mereka, yaitu agenda untuk melakukan reformasi total. Mereka ingin melindungi status quo,” kata Florence Looi, reporter Al Jazeera yang melaporkan dari Bangkok pada Rabu (19/7).
Saat sidang berlangsung, Pita juga sempat mengekspresikan kekecewaannya dengan mengunggah dan menulis di akun Instagram pribadinya.
“Sekarang sudah jelas bahwa dalam sistem saat ini, memenangkan suara rakyat tidak cukup untuk memimpin negara.”
