Pertemuan dengan Junta Myanmar Ditentang ASEAN, Thailand Tetap Lanjutkan Diskusi

Pertemuan dengan Junta Myanmar Ditentang ASEAN, Thailand Tetap Lanjutkan Diskusi

Junta militer Myanmar

DAFTAR ISI

Sediksi.com – Don Pramudwinai, Menteri Luar Negeri sekaligus Wakil Perdana Menteri (PM) Thailand mengundang menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN untuk bertemu dengan junta Myanmar pada Senin lalu (19/6).

Indonesia, Malaysia, dan Singapura menolak dan tidak memenuhi undangan tersebut karena agenda ini dianggap menyalahi mandat Konsensus Lima Poin.

Meski begitu, agenda dadakan yang membahas penyelesaian krisis politik Myanmar tersebut tetap diselenggarakan dan dihadiri oleh Thailand dan junta Myanmar saja.

Thailand dianggap menyalahi mandat Konsensus Lima Poin

Konsensus Lima Poin atau yang bisa disebut 5PC (Five Points of Consensus)  adalah keputusan bersama para pimpinan ASEAN, organisasi kawasan Asia Tenggara yang berisi lima poin pedoman dalam menyelesaikan konflik Myanmar. 

Lima poin yang telah disepakati dalam pertemuan khusus anggota ASEAN April 2021 lalu tersebut di antaranya terkait pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, pembentukan utusan khusus, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar.

Sementara itu, Thailand dianggap menyalahi mandat 5PC ini dikarenakan menyelenggarakan pertemuan dengan junta Myanmar tanpa menginformasikan kepada negara anggota ASEAN terlebih dahulu.

Sedangkan jika Thailand benar berniat menyelesaikan konflik Myanmar, seharusnya Thailand mendiskusikan rencananya lebih dulu dengan negara anggota ASEAN tersebut, bukan malah langsung mengajak junta Myanmar bertemu.

Sebab sudah jelas junta Myanmar tidak diizinkan hadir bersama negara ASEAN dalam pertemuan tingkat tinggi sebagai konsekuensi dari mandat 5PC tersebut.

Di sisi lain, Thailand menyelenggarakan pertemuan ini secara mendadak yang oleh karenanya kemudian agenda ini disebut sebagai dialog informal.

Selain kehadiran junta Myanmar, Thailand mengharapkan kedatangan perwakilan tingkat tinggi dari Brunei Darussalam, Kamboja, Tiongkok, India, Laos, dan Vietnam.

Indonesia, Malaysia, dan Singapura juga menolak undangan dan berujung tidak menghadiri pertemuan tersebut. Sehingga pada akhirnya pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh Thailand, junta Myanmar, dan beberapa pejabat junior.

Menteri Luar Negeri Thailand: Hanya Thailand negara ASEAN yang betul-betul ingin masalah ini segera berakhir

Jembatan pemisah Myanmar dan Thailand
Jembatan pemisah Myanmar dan Thailand (thestar.com.my)

Wilayah Thailand berbatasan langsung dengan Myanmar dan beberapa negara ASEAN lainnya. Masalahnya, konflik Myanmar mulai merembet hingga mengganggu wilayah teritorial Thailand.

Sehingga Prayut Chan-o-cha, PM Thailand mengatakan dialog ini penting untuk melindungi negaranya, bukan soal berpihak pada junta Myanmar.

“Kami lebih menderita dibanding negara lainnya karena Thailand berbagi wilayah daratan dan perbatasan maritim dengan negara-negara lain lebih dari 3.000 km,” jelas Prayut kepada reporter (19/6).

Nada yang sama juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Thailand, “kami bisa bilang Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang betul-betul ingin masalah ini segera berakhir.”

Ia juga mengatakan bahwa negara ASEAN lainnya “seharusnya berterima kasih pada kita telah melakukan upaya untuk mendukung tujuan utama mereka.”

Lalu ia menyebutkan hal-hal yang membuat wilayah teritorial Thailand terancam akibat konflik Myanmar, “kami berada di ujung pertempuran di Myanmar. Kami harus berjuang melawan kejahatan, perdagangan senjata, dan perdagangan narkoba. Sementara negara lain tidak menderita seperti kami.”

Indonesia, Malaysia, Singapura menolak undangan dengan tegas

Pertemuan dengan Junta Myanmar Ditentang ASEAN, Thailand Tetap Lanjutkan Diskusi - KOMPAScom Fika Nurul Ulya
Konferensi pers Kementerian Luar Negeri hari Senin (19/6) (KOMPAS.com/Fika Nurul Ulya)

Indonesia, Malaysia, dan Singapura adalah salah tiga negara yang diundang oleh Thailand untuk menghadiri dialog ini dan menolak untuk datang.

Menteri Luar Negeri Thailand mengklaim Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia tidak hanya menolak undangan, tapi juga menunjukkan kekesalan atas inisiatif Thailand tersebut.

Oleh karena klaim tersebut, Kementerian Luar Negeri Indonesia kemudian melakukan konferensi pers untuk memberikan klarifikasi pada hari Senin (19/6).

“Jika engagement ini hanya dilakukan dengan satu pihak saja, maka upaya tersebut boleh dikatakan menyalahi mandat 5PC,” kata Ngurah Swajaya, Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan kepada reporter.

Merespon pernyataan Menteri Luar Negeri Thailand yang mengatakan tidak ada negara yang betul-betul peduli pada masalah ini, pihak Menlu tidak membenarkan pernyataan Thailand.

“Kita diundang, tapi jangan ditanya mengapa kita tidak hadir. Indonesia bukan tidak melakukan apa-apa. Indonesia terus melakukan, termasuk engagement.”

Malaysia juga menolak undangan Thailand. Pihak Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan bahwa penting sekali bagi ASEAN untuk mewujudkan kesatuannya dengan menunjukkan dukungannya kepada upaya Indonesia.

Singapura juga menyatakan menolak menghadiri undangan Thailand dengan alasan “terlalu dini untuk melibatkan kembali si junta militer” di pertemuan tingkat tinggi.

Baca Juga
Topik

Kuesioner Berhadiah!

Dapatkan Saldo e-Wallet dengan total Rp 250.000 untuk 10 orang beruntung.​

Sediksi.com bekerja sama dengan tim peneliti dari Magister Psikologi Universitas Gadjah Mada sedang menyelenggarakan penelitian mengenai aktivitas bermedia sosial anak muda. 

Jika Anda merupakan Warga Negara Indonesia berusia 18 s/d 35 tahun, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi kuesioner yang Anda akan temukan dengan menekan tombol berikut

Sediksi x Magister Psikologi UGM

notix-artikel-retargeting-pixel