Sediksi.com – Penggalangan dana yang dilangsungkan selama dua hari itu juga dilaporkan berhasil mengumpulkan 75.000 partisipan hingga Selasa malam dengan nominal setara gaji polisi tersebut selama 50 tahun (4/7).
Sementara itu, donasi yang dikumpulkan untuk Nahel justru baru akan mencapai 6 miliar rupiah, empat kali lipat di bawah nominal yang diterima oleh polisi yang telah menembak Nahel hingga tewas.
Politisi dan aktivis sayap kiri mengimbau GoFundMe, situs yang digunakan untuk penggalangan dana polisi Prancis tersebut membatalkan semua donasi, tapi sejauh ini mereka menolak melakukannya dengan alasan tidak ada peraturan yang dilanggar.
Penggalangan dana untuk polisi menimbulkan kontroversi
Jean Messiha adalah tokoh media sayap kanan, sekaligus inisiator penggalangan dana untuk polisi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan terhadap Nahel, pemuda 17 tahun keturunan Algeria-Maroko.
Pembunuhan terhadap Nahel pada 27 Juni lalu dinilai sebagai puncaknya tindakan rasisme warga Prancis terhadap warga Prancis lainnya keturunan kulit hitam dan Arab, yang kemudian memicu kerusuhan besar-besaran di banyak kota di Prancis dan sudah berlangsung lebih dari seminggu.
Baca Juga: Timeline 7 Hari Kerusuhan Perancis
Salah satu maksud Messiha menginisasi penggalangan dana ini adalah untuk membantu keluarga polisi yang membunuh Nahel karena ia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan mengikuti proses hukum.
Tidak hanya itu, Messiha melalui penggalangan dana ini juga bermaksud membela pihak institusi kepolisian Prancis dari tuduhan rasisme dan penyalahgunaan wewenang.
Awalnya, Messiha melakukan penggalangan dana di situs milik Prancis bernama Leetchi, tapi segera ditutup beberapa jam kemudian setelah mengetahui terlalu banyak dokumen yang diperlukan untuk membuktikan uang donasi tersebut betul-betul akan diberikan kepada keluarga polisi tersebut.
Dengan cepat, Messiha memindahkan upaya penggalangan dana ke situs GoFundMe, situs penggalangan dana berbasis di Amerika Serikat yang memiliki kebijakan untuk melarang penggalangan dana untuk membayar biaya hukum orang yang tertuduh melakukan tindakan kriminal.
Sayangnya, GoFundMe sendiri kemudian menolak permintaan beberapa politisi dan aktivis sayap kiri untuk membatalkan donasi dengan alasan penggalangan dana ini tidak melanggar kebijakan mereka.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Messiha bahwa hasil donasi tersebut akan diberikan pada keluarga polisi, bukan polisi yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut.
Sedangkan tidak ada yang bisa memastikan Messiha tidak akan berbuat curang.
Sementara di bawah hukum Prancis, penggalangan dana dengan tujuan untuk membayar biaya hukum, denda, dan kerusakan akibat tindakan kriminal dilarang.
PM Prancis: pemerintah tidak berhak ikut campur
Elisabeth Borne, Perdana Menteri (PM) Prancis menyampaikan pada hari Senin, “jika memang diperlukan,” hakim akan memutuskan apakah penggalangan dana oleh Messiha legal atau tidak, tapi pemerintah tidak berhak ikut campur (3/7).
Ia juga menambahkan komentar yang lebih condong pada menyampaikan kepentingan sayap kanan ketimbang setidaknya berempati pada kondisi masyarakatnya, “karena penggalangan dana ini dilakukan oleh sayap kanan, bukannya menenangkan situasi, malah memburuk.”
Sementara itu, Éric Ciotti, pimpinan Les Républicains, partai sayap tengah-kanan juga mempertimbangkan untuk melakukan donasi.
“Saya tidak terkejut melihat ada yang mendukung keluarga petugas polisi tersebut untuk melalui masa sulit seperti ini,” ucapnya kepada stasiun TV Prancis, LCI.
Kebanyakan donasi yang masuk berkisar antara 3.000 hingga 5 euro dilakukan secara anonim.
Kemudian, belum jelas juga apakah setidaknya salah satu dari keluarga, baik Nahel maupun polisi, sudah menerima uang donasi hasil penggalangan dana atau belum.
Penggalangan dana yang diinisiasi untuk Nahel dan polisi tersebut pun menjadi kompetisi, subjek yang menarik reaksi keras dari masyarakat, dan menunjukkan polarisasi warga Prancis terhadap masalah ini.
Macron akhirnya menyelesaikan pertemuannya dengan 302 walikota
Pada hari Selasa, Emmanuel Macron, Presiden Prancis berdiskusi dengan 302 walikota yang wilayahnya terdampak oleh kerusuhan Prancis, kerusuhan yang telah berlangsung selama tujuh hari (4/7).
Selama 3,5 jam pertemuan, Macron mendengarkan berbagai masukan walikota terkait penanganan kerusuhan.
“Apakah nanti bisa kembali tenang lagi pada akhirnya? Saya akan tetap waspada, tapi puncak kerusuhan yang kita alami sudah berlalu,” ucapnya seperti dikutip oleh seorang peserta rapat.
Dari pertemuan tersebut, Macron mengatakan bahwa yang diperlukan saat ini adalah berusaha memahami lebih dalam kemauan para perusuh karena masih tidak ada konsensus yang muncul tentang cara terbaik untuk menanggapi semua yang telah terjadi.
Kemudian, Macron juga mengatakan pada mereka bahwa pemerintah akan menyederhanakan alur birokrat yang memungkinkan pemulihan bangunan rusak dan terbakar bisa disegerakan.
