Sediksi.com – Dibutuhkan solusi yang tepat untuk menangani masalah polusi udara di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini. Selain kekeringan, musim kemarau tahun ini menyebabkan peningkatan polusi udara di beberapa daerah.
Penyebab polusi udara yang berbeda-beda di setiap daerah membutuhkan penanganan yang berbeda pula.
Di Jakarta masyarakat mengeluhkan polusi udara akibat asap kendaraan bermotor dan limbah gas industri. Sementara, di sebagian daerah Kalimantan dan Sumatera kualitas udara memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Apapun penyebabnya, solusi mesti ditemukan segera.
Solusi untuk polusi udara Jakarta
Setelah polusi udara Jakarta sempat menjadi sorotan media internasional, Presiden Jokowi menyampaikan akan melakukan kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk penanganan polusi udara di Jakarta.
Mengutip Liputan6 (14/8), Presiden Jokowi akan mempercepat penerapan batas emisi di wilayah Jabodetabek dan memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) di daerah tersebut.
Bahkan jika diperlukan akan dilakukan rekayasa cuaca di sekitar Jabodetabek demi mengatasi polusi udara yang menyebabkan debu dan polutan udara di Jakarta meningkat. Solusi lain yang ditawarkan Presiden Jokowi yaitu menerapkan kembali hybrid working untuk pegawai di Jakarta dan sekitarnya.
Untuk solusi jangka menengah, presiden mengatakan akan terus menerapkan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi berbahan bakar minyak dan mendorong penggunaan transportasi publik massal.
Pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga akan mempertimbangkan penerapan sistem 4 in 1 untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di Jabodetabek.
Presiden Jokowi mengatakan akan melakukan pengawasan terhadap sektor industri dan pembangkit listrik agar berjalan sesuai regulasi. Presiden juga menyampaikan untuk memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Melansir rilis sekertariat kabinet, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik sebagai salah satu solusi penanganan polusi udara di Jakarta.
Melalui rapat terbatas yang digelar presiden, pemerintah juga meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memperbanyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
Pencegahan Karhutla
Sedangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada awal tahun 2023 telah menyiapkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan karhutla, mengantisipasi kemarau panjang yang dimulai sekitar bulan Mei.
Melansir BBC News Indonesia, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, BNPB akan fokus ke kebakaran hutan dan lahan, menindaklanjuti prediksi BMKG terkait musim kemarau tahun ini yang lebih kering dan lebih panjang sehingga berpotensi meningkatkan kejadian karhutla.
BNPB telah menetapkan darurat bencana karhutla pada 29 Mei 2023 di beberapa provinsi. Daerah darurat karhutla diantaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. BNPB dapat turun ketika salah satu wilayah ada dalam kondisi siaga darurat atau tanggap darurat.
Untuk mengatasi karhutla, BNPB merencanakan untuk melakukan modifikasi cuaca. Selain itu, BNPB akan mempersiapkan helikopter sebanyak 49 unit untuk operasi udara. Helikopter yang disiagakan akan bertugas untuk patroli, water bombing, dan menjalankan keperluan rekayasa cuaca.
Mengutip laporan Greenpeace, kebakaran lahan gambut merupakan salah satu sumber PM 2.5 yang berbahaya bagi pernapasan manusia. Particulate Matter 2.5 merupakan partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 mikrometer yang dapat terlihat jelas dengan memakai mikroskop elektron.
Kandungan PM 2.5 di udara menjadi salah satu indikator kualitas udara di suatu wilayah. Kandungan Pm 2.5 yang tinggi berarti alarm bahwa tingkat polusi di wilayah tersebut ada pada tahap berbahaya untuk kesehatan tubuh manusia.
Melansir Kompas, per tanggal 3 Agustus 2023, hampir 1000 hektar lahan terbakar di Kalimantan Selatan. Sejauh ini penanganan karhutla dilaporkan masih terkendali dilakukan oleh pemerintah daerah dan satuan tugas karhutla Kalsel.
Untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan diperlu kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Selain pemantauan serta patroli melalui darat dan udara, pemerintah harus terus mengedukasi masyarakat sekitar agar memperhatikan larangan pembakaran terbuka.
Pemerintah juga harus tegas terhadap pihak-pihak yang sengaja membuka lahan baru dengan pembakaran tanpa mempraktikkan konservasi lahan dan restorasi hutan. Sebab bukan hanya apinya yang mematikan makhluk hidup disekitarnya, tetapi asap akibat pembakaran juga berbahaya.
