Indomie dan Mengapa Hilirisasi Tidak Sesederhana Janji Pemerintah

Jika saya produsen mangga, apakah saya harus memiliki pabrik manisan mangga untuk menjadi kaya?

Ilmu ekonomi menjadi bidang studi yang menarik karena mengajari kita bahwa ada banyak hal yang tidak sesederhana kelihatannya. Dari Adam Smith, kita belajar bahwa kemakmuran kolektif bisa tercipta lewat egoisme individual. Dari Ricardo, kita paham bahwa keunggulan absolut bukan segala-galanya. Dari Al Ghazali, kita mengetahui bahwa sepotong roti mengandung rantai kausalitas produksi yang kompleks.

Hilirisasi juga begitu. Intuisi kita mengatakan bahwa lebih menguntungkan mengolah kekayaan alam yang kita miliki menjadi produk bernilai tinggi daripada menjualnya begitu saja kepada pihak asing sebagai barang mentah.

Pemerintah Indonesia juga percaya pada intuisi sederhana tersebut. Sudah sejak tahun 2020 pemerintah melarang ekspor biji nikel sebagai upaya menambah nilai jual komoditas tersebut lewat proses pengolahan lanjut.

Kenapa nikel? Rasionalisasi pemerintah: biji nikel adalah komoditas primadona masa depan berkat meningkatnya popularitas teknologi baterai. Jika program hilirisasi nikel berhasil, Indonesia bisa naik kelas dari negara kelas menengah ke level negara industri maju.

Sepenting itu peran hilirisasi. Maka, tidak heran jika kandidat kuat wakil presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bosan-bosannya menyebut kata ‘hilirisasi’ di forum debat cawapres beberapa waktu lalu.

Gibran bahkan mempertanyakan kadar nasionalisme pihak-pihak yang tidak setuju dengan program hilirisasi nikel: Kepada siapa mereka berpihak? Kepentingan asing atau kepentingan nasional?

Menolak Hilirisasi Bukan Berarti Anti Kepentingan Nasional, Mas

Jika melihat kenyataannya, memang banyak pihak yang tidak setuju dengan program hilirisasi ala pemerintah. Namun, apakah mereka ini memang tidak mau melihat ekonomi Indonesia maju? Tentu saja tidak. Ada banyak alasan untuk menolak hilirisasi, terutama bila hilirisasi industri itu direkayasa oleh pemerintah.

Alasan pertama yang biasanya diajukan oleh orang-orang yang anti-hilirisasi pemerintah terkait dengan ketidakpastian dunia usaha. Hari ini kita menganggap nikel sebagai komoditas primadona, besok belum tentu.

Mantan Menteri Industri, Tom Lembong, sempat bikin heboh ketika menyebut bahwa produsen kendaraan listrik sekarang mulai beralih ke teknologi baterai Lithium Ferro Phospate (LFP) yang tidak berbasis nikel. Kabar dari Tom ini bagai sebuah pukulan telak bagi program hilirisasi nikel pemerintah.

Sikap pelaku industri (pembeli) juga menambah ketidakpastian pasar. Sudah menjadi kecenderungan bisnis untuk memitigasi risiko. Kebanyakan pelaku industri tidak suka membeli komoditas yang dikuasai secara total oleh satu negara saja. Kecendurungan ini disebut sebagai derisking.

Pada zaman Soeharto, pemerintah pernah melarang ekspor kayu jati sebagai bagian dari program hilirisasi kayu jati. Pasar internasional merespons kebijakan tersebut dengan menguatkan investasi riset dan mereka berhasil menciptakan plywood. Hanya dalam sehari, komoditas kayu jati yang sempat dianggap primadona nilainya terjun bebas.

Alasan kedua terkait dengan riwayat program tersebut. Pemerintah Indonesia sudah pernah beberapa kali mengupayakan hilirisasi industri, tetapi selalu gagal. Saya sudah sebut studi kasus kayu jati.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga pernah mengupayakan hilirisasi minyak sawit, bauksit, dan rotan. Semua upaya hilirisasi tersebut nyatanya tidak membawa Indonesia menjadi negara industri maju.

Alasan ketiga, biaya kesempatan atau opportunity cost. Proyek hilirisasi pemerintah bukan tanpa biaya. Ketika kita memilih untuk melakukan hilirisasi, kita sebetulnya sedang membuang kesempatan untuk mendapatkan untung dari penjualan mentah, sementara keuntungan hilirisasi masih jauh di depan mata. Kesempatan yang hilang inilah yang disebut sebagai opportunity cost.

Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa ekonomi pada dasarnya adalah soal trade off (kompromi). Setiap keputusan ekonomi selalu mengorbankan keputusan lain yang tidak kita ambil.

Salah satu kritik paling baik terhadap proyek hilirisasi adalah kenyataan bahwa pemerintah terlalu fokus pada kesempatan yang terlihat, tetapi luput memperhatikan opportunity cost yang jumlahnya tak terhitung dalam aktivitas ekonomi.

Jika tanah kita memang kaya akan nikel, kenapa investasinya hanya berupa smelter nikel? Kenapa uang hasil penjualan nikel mentah tidak kita gunakan saja untuk investasi di bidang lain seperti pendidikan? Pariwisata? Industri Kreatif? Atau industri-industri lain di mana kita memiliki keunggulan atau potensi keunggulan yang nyata.

Pengalaman dari sejarah yang amat panjang telah menunjukkan bahwa kekayaan alam tidaklah abadi. Oleh karena itu, kita sebaiknya berinvestasi pada hal-hal yang lebih solid ketimbang kekayaan alam, seperti pendidikan dan regulasi yang sehat, misalnya.

Alasan keempat kenapa banyak pihak tidak setuju dengan hilirisasi, ya, karena oligarki. Salah satu ekonom yang paling keras menyuarakan kritik ini adalah Faisal Basri. Sejak bergulirnya program biodiesel tahun 2015, Faisal sudah mengkritik pemerintah atas proyek hilirisasi yang dia sebut ugal-ugalan.

Pada satu kesempatan, Faisal mengatakan bahwa keuntungan yang dibawa oleh proyek hilirisasi hanya dinikmati elite bisnis yang dekat dengan pemerintah, sementara rakyat kecil hanya sayup-sayup mendengar soal kegagalan proyek hilirisasi tersebut.

Empat alasan di atas hanyalah sebagian kecil dari alasan orang-orang untuk menolak hilirisasi pemerintah. Masih ada banyak alasan lainnya.

Misalnya, argumen market necessity: jika hilirisasi nikel memang begitu menguntungkan, investasi akan datang sendiri tanpa perlu inisiatif pemerintah. Selain itu, ada argumen politik: keputusan investasi hilirisasi biasanya diambil pemerintah eksekutif tanpa melalui proses legislasi yang panjang.

Lebih Paham Hilirisasi lewat Indomie

Untuk memahami bahwa hilirisasi tidaklah sesederhana menambah nilai jual komoditas melalui pelarangan ekspor, pertimbangkan kasus gandum dan Indomie.

Tata niaga gandum di Indonesia adalah salah satu yang paling bebas (Indonesia tidak memproduksi gandum sendiri sehingga harus impor), tetapi hilirisasinya paling sukses (Indomie mampu mengekspor produknya hingga ke penjuru dunia).

Keberhasilan hilirisasi gandum ini menunjukkan bahwa tidak ada rantai kausalitas yang pasti antara kesuksesan program hilirisasi dengan kepemilikan atas komoditas mentah bernilai tinggi.

Kesuksesan Indomie adalah kesuksesan bisnis sebagai hasil kelihaian melakukan pertimbangan atas faktor-faktor seperti biaya, harga, kesempatan, dan keberuntungan.

Dari gandum dan Indomie pula kita bisa lebih memahami bagaimana proyek hilirisasi pemerintah dapat berujung pada kerugian ekonomi. Bayangkan studi kasus serupa namun dengan skenario yang dibalik.

Negara penghasil gandum, Ukraina, menolak mengekspor komoditas gandum mereka karena ingin membangun pabrik mi instan sendiri. Sayangnya, mereka tidak memiliki keunggulan dalam memproduksi mi instan yang berkualitas.

Hilirisasi mereka pun gagal. Hasilnya, penyerapan komoditas gandum di dunia tidak optimal (ada larangan ekspor) dan dunia tidak akan pernah mengenal produk yang namanya Indomie. Sebuah distopia!