Sediksi.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres membagikan klip pidatonya melalui platform X (sebelumnya Twitter) pada 24 Januari 2024.
Di depan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), dia mengecam “hukuman kolektif” Israel terhadap warga Palestina, yang bisa diartikan sebagai bentuk tegas penolakan terhadap two state solution untuk Palestina.
Dan sikap Israel ini tidak bisa diterima.
Komentar Sekjen PBB ini muncul setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini menegaskan kembali penolakannya yang disampaikan berkali-kali dan gigih terhadap mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan bisa berdampingan dengan Israel.
“Penolakan untuk menerima two state solution bagi Israel dan Palestina, serta penolakan terhadap hak kenegaraan bagi rakyat Palestina tidak dapat diterima,” kata Guterres.
“Hak rakyat Palestina untuk membangun negaranya sendiri harus diakui oleh semua,” ujarnya.
Apa itu two state solution?
Two state solution atau solusi dua negara merujuk pada usulan penyelesaian konflik politik yang berkepanjangan nan kompleks dan sengketa wilayah Israel-Palestina.
Dan solusi yang dimaksud yaitu mendirikan dua negara terpisah dan independen, satu untuk Israel dan satu untuk Palestina, yang hidup berdampingan secara damai.
Meskipun konsep mendirikan dua negara terpisah yang merdeka ini sudah diupayakan sejak 1937 dalam Mandat Inggris atas Palestina yang dibuat dalam laporan Komisi Peel untuk menciptakan negara Yahudi dan Arab.
Setelah melalui berbagai proses, nyatanya upaya menyelesaikan konflik dengan solusi ini tetap sulit diwujudkan dan masih belum menunjukkan titik terang, bahkan sampai saat ini.
Dalam two state solution, perdebatan utamanya terletak pada soal perbatasan kedua negara yang sebagian besar usulannya masih didasarkan pada ketetapan tahun 1967, status Yerusalem, pemukiman Israel, dan hak kembalinya pengungsi Palestina.
Baca Juga: Deretan Artis Bollywood Pendukung Palestina
Siapa saja yang mendukung two state solution?
Setelah eskalasi konflik pada Oktober 2023, berikut ini daftar terbaru pihak-pihak yang mendukung two state solution.
- Indonesia
- Amerika Serikat
- Tiongkok
- Jerman
- Inggris
- Prancis
- Kanada
- Australia
- Selandia Baru
- Arab Saudi
- G7
- Uni Eropa
- PBB
Adapun pihak yang dengan tegas menolak two state solution adalah Benjamin, yang sudah disampaikannya berkali-kali.
Berbeda dengan Benjamin, mantan PM Israel dari tahun 1999 hingga 2001 dan Menteri Pertahanan dari tahun 2007 hingga 2013 Ehud Barak justru mendukung two state solution.
Pernyataannya tersebut disampaikan kepada TIME pada 6 November 2023 bahwa “cara yang tepat adalah dengan two state solution.”
Mantan PM Israel lainnya Ehud Olmert juga mengatakan hal yang sama. Kepada Politico pada 16 Oktober 2023 dia mengatakan two state solution “adalah satu-satunya solusi politik nyata untuk konflik berkepanjangan ini.”
Two state solution sebagai satu-satunya solusi
Pernyataan Guterres bahwa two state solution adalah satu-satunya jalan bagi Palestina dan Israel untuk Hidup Damai juga sudah disampaikan pada 8 Desember 2020 dalam Seminar Media Internasional PBB tentang Perdamaian di Timur Tengah.
“Karena menjadi satu-satunya jalan untuk memastikan bahwa Palestina dan Israel dapat mewujudkan aspirasi mereka yang sah, hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan, berdasarkan perbatasan tahun 1967, dan dengan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara,” ucapnya.
Dan Guterres kembali menyampaikan pernyataan yang sama dalam forum debat DK yang berfokus pada pengiriman bantuan ke Gaza yang diselenggarakan pada 23 Januari 2024.
Kendati optimisme publik terhadap solusi ini semakin menurun, bahkan menurut para Yahudi Israel dan Palestina.
Optimisme terhadap keberhasilan two state solution rendah
Menurut satu survei yang dilakukan oleh Palestinian Center for Policy and Survey Research pada Januari 2023, hanya 34% warga Yahudi Israel dan 33% warga Palestina yang mendukung two state solution yang disimpulkan oleh para penulis bahwa mereka pun tidak optimis dengan keberhasilan jalan ini.
Karena two state solution ini tidak kunjung memberikan solusi yang diharapkan, maka muncul berbagai solusi alternatif yang.
Misanya one state solution atau binational solution, yang akan menggabungkan Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza menjadi satu negara besar.
Ada dua perspektif untuk melihat solusi ini. Pertama, yang disukai oleh sebagian kelompok kiri bahwa rakyat Palestina akhirnya akan menciptakan negara demokratis tunggal.
Perspektif lain, yang disukai oleh banyak orang dari sayap kanan Israel, akan melibatkan Israel mencaplok Tepi Barat dan mengusir warga Palestina atau menghapus hak mereka untuk memilih.
