ASEAN dan Kampanye Sipil Gegara Kuasa

ASEAN dan Kampanye Sipil Gegara Kuasa

Reina, Raja dan Cipta Kerja: tiga latar mengapa di bulan Oktober 2020 ini 3 negara ASEAN kompak melakukan kampanye sipil yang tidak lain dipantik oleh penguasa.
ASEAN, Thailand, Filipina, Indonesia dan Cipta Kerja
Ilustrasi: Ahmad Yani Ali R.

Semenjak disahkan, UU Cipta Kerja masih menjadi perbincangan masyarakat Indonesia di beberapa platform media sosial. Di Twitter, misalnya, beberapa tagar berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Apalagi, gelombang penolakan sepertinya masih belum akan berhenti.

Di Indonesia, penolakan UU Cipta Kerja berkontribusi besar pada volume perbincangan pengguna Twitter di Indonesia. Mereka menilai UU Cipta Kerja tersebut tidak hanya mengancam kelangsungan hidup orang banyak, tetapi juga bermasalah.

Di waktu yang nyaris bersamaan, Thailand dan Filipina juga menunjukkan tanda-tanda adanya kampanye besar-besaran lewat Twitter. Fitur trending di Twitter membuat penggunanya mudah melacak topik-topik yang sedang hangat di jagat maya.

Tagar #whathappeninginindonesia, #whathappeninginthailand, dan #WhatsHappeningInPhilippines menempati trending topik Twitter. Ketiga tagar tersebut muncul disertai foto, video dan poster berisi informasi aktual tentang apa yang terjadi di sana. Pepatah lama mengatakan tak akan ada asap jika tak ada api. Kampanye masif di tiga negara itu tentu punya latar belakangnya masing-masing.

Lewat artikel ini, Sediksi hendak mengabarkan apa yang warganet Thailand dan Filipina serukan di media sosial.

Apa yang terjadi di Thailand?

Kali ini, kabar dari Thailand bukan soal film pendek penuh motivasi yang kerap muncul di media sosial. Bukan pula film Thailand yang aduhai itu, tetapi soal bagaimana masyarakat Thailand menginginkan negaranya jadi lebih demokratis. Tagar #whatshappeninginthailand mewakili cara aksi massa menuntut demokrasi.

Hingga kini Thailand mengakui kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn melalui monarki konstitusional yang sekaligus menjadi kepala negara. Sementara roda pemerintahan dikendalikan Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha yang merupakan mantan jenderal militer.

Prayuth Chan-ocha memenangkan pemilihan perdana Menteri pada Pemilu 2019. Sebelum ia terpilih, pemerintahan dikuasai oleh junta militer yang melakukan kudeta pada pemerintahan sipil pimpinan Yingluck Shinawatra.

Terpilihnya Prayuth nyaris tak mengubah apapun soal demokrasi, apalagi tegaknya supremasi sipil. Masyarakat tidak puas karena mengalami pembungkaman selama enam tahun sejak junta militer berkuasa. Reuters melaporkan bahwa protes anti-pemerintah Prayuth sudah muncul sejak tahun lalu setelah pengadilan memberi larangan kepada partai vokal yang menentang pemerintahan Prayuth.

Demonstrasi anti-pemerintah sempat mereda selama Thailand diterjang pandemi Covid-19. Tetapi dilanjutkan kembali pertengahan Juli lalu. Masyarakat menuntut tiga hal: copot Prayuth, konstitusi baru dan hentikan kekerasan terhadap para aktivis.

Tuntutan meluas setelah beberapa demonstran dengan berani menyerukan reformasi monarki pada September lalu. Kaum konservatif merasa berang atas tuntutan tersebut. Pasalnya, sosok Raja masih begitu dihormati dan menyinggung monarki merupakan hal tabu.

Sebelumnya, pemerintah Thailand juga melarang warga berkumpul lebih dari lima orang. Massa aksi meresponnya dengan jumlah yang terus bertambah. Hingga kini, setidaknya sudah 50 pengunjuk rasa dan jurnalis diamankan pihak Kepolisian.

Pemimpin unjuk rasa Tattep Ruangprapaikitseree yang ditangkap Kepolisian mengatakan bahwa “pemerintahan diktator menggunakan kekerasan untuk membubarkan gerakan rakyat.” 

Apa yang terjadi di Filipina?

Di Filipina, tampaknya belum menunjukkan adanya mobilisasi massa di jalanan. Tetapi tagar #whatshappeninginphilpines mengemuka berkat meninggalnya seorang bayi. River, bayi tersebut, merupakan anak dari aktivis HAM Reina Mae Nasino yang saat ini masih menjadi tahanan.

Reina dan tiga rekannya mendekam di penjara akibat tuduhan kepemilikan senjata api dan bahan peledak illegal. Namun, Reina membantah tuduhan itu. Ketika ditahan November tahun lalu, Reina sudah sebulan mengandung.

Beberapa kalangan berupaya mengajukan pembebasan Reina dan 22 tahanan politik lainnya pada April lalu. Sayangnya, hakim pengadilan menolak memberi pembebasan. River akhirnya lahir pada 1 Juli dan berat badannya tergolong rendah. Pengacara Reina, Josalee Deinla mengatakan bahwa kliennya begitu bersemangat menjadi seorang Ibu. Reina dan River tinggal di kamar khusus yang disediakan untuk tahanan yang baru melahirkan di area penjara.

Namun kebersamaan mereka tidak berlangsung lama setelah pengadilan Manila memerintahkan pemisahan River dan Reina pada 30 Juli lalu. Si kecil River akhirnya dirawat oleh neneknya, tetapi kesehatan River semakin menurun. Pengacaranya berulang kali meminta pengajuan agar Reina bisa bersama buah hatinya ketika River dirawat di Rumah Sakit.

Jumat 9 Oktober 2020, River menghembuskan napas terakhir di RS Manila dalam usia tiga bulan akibat pneumonia. Namun, proses penahanan belum berakhir, dan hakim hanya mengizinkan Reina keluar 6 jam dari penjara untuk menghadiri pemakaman putrinya, masing-masing pada hari Rabu dan Jumat.

Dari foto yang beredar, terlihat Reina menghadiri prosesi pemakaman buah hatinya mengenakan pelindung diri lengkap dengan tangan diborgol, sementara di sekelilingnya terdapat petugas kepolisian bersenjata api mengepungnya.

Kabar kematian River mengejutkan masyarakat Filipina dan menimbulkan kemarahan bagi sebagian orang. Seruan keadilan kepada Reina menggaung kuat di media sosial. Tagar #FreeReinaMaeNasino, #JusticeForBabyRiver dan #OustDuterteNOW menjadi trending topic di Twitter. (frm/rip)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp