Sediksi.com – Presiden Joko Widodo menghadiri LPDP Festival 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Kamis, (3/8) kemarin. Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim turut hadir pula.
Dalam penyampaiannya, Sri Mulyani memberikan laporan ke Jokowi terkait perkembangan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) yang dananya terus meningkat hingga Rp139 triliun dalam 10 tahun terakhir ini.
Dana LPDP naik
Kementerian Keuangan sendiri mengalokasikan sebesar 20 persen anggaran untuk pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan pesan Jokowi. LPDP yang hadir sejak 2010 itu mengelola anggaran demi mencerdaskan anak bangsa yang mampu menyumbang kontribusi untuk negeri.
“Bapak Presiden (Jokowi), 11 tahun lalu LPDP baru dimulai dengan dana Rp1 triliun, sekarang sudah mencapai Rp139,1 triliun. Terutama semenjak kita terus memupuk dana anggaran ini,” katanya.
Ani, panggilan bendahara negara itu menyebut bahwa ini sesuai dengan cita-cita Jokowi yang mengebut program hilirisasi. LPDP sendiri telah menyekolahkan banyak putra-putri terbaik bangsa ke negara-negara Eropa, hingga China. Mereka berkuliah di universitas-universitas bergengsi di dunia.
Sejauh ini, Jokowi meminta LPDP untuk memetakan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendorong hilirisasi. Misalnya, negara membutuhkan pemurniaan bijih nikel hingga berbagai produk turunannya, maka pemberian beasiswa LPDP untuk para mahasiswa terkait jurusan apa yang dituju di luar negeri ini penting untuk meningkatkan SDM ke depannya.
Harapan Jokowi untuk penerima LPDP
Sementara, Jokowi juga berpesan pada acara yang dihadiri para alumni dan penerima beasiswa LPDP itu untuk ‘pulang’ jika sudah selesai. Ia bahkan mengulang kata pulang sebanyak tiga kali. Dalam hal ini, ‘pulang’ berarti kembali ke tanah air untuk ikut berkontribusi membangun negara.
“Saya titip, pulang, pulang, pulang,” ujarnya dilansir dari Sekretariat Negara.
Berdasarkan keterangan dari Direktur Utama LPDP, Andin Hadiyanto pada Februari 2023 lalu tercatat ada sebanyak 413 alumni beasiswa LPDP yang belum pulang atau kembali ke tanah air usai merampungkan studi.
Pemerintah sendiri sejauh ini sudah memberlakukan dan memberikan sanksi kepada para penerima LPDP yang tidak pulang.
Beberapa di antaranya ialah peringatan awal bagi mereka yang tidak kembali selama 30 hari, atau sanksi berat berupa pencabutan status Awaredee LPDP dan hingga diwajibkan mengembalikan seluruh dana yang diberikan negara kepadanya.
Sebenarnya, permintaan Jokowi agar para penerima LPDP yang sudah lulus ini bisa segera kembali ke Indonesia, tentu memang bukan tanpa alasan. Pasalnya, generasi muda menjadi harapan bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia ke depan.
Pesan Jokowi ini bahwa para penerima harus tetap pulang meski hidup di negara sendiri yang mirisnya gaji lebih rendah dibanding luar negeri.
“Meskipun gaji sendiri lebih rendah sedikit, tetap pulang. Meski fasilitas enak di negara lain, tetap pulang,” terangnya.
Adapun Jokowi juga berpendapat bahwa Indonesia membutuhkan anak-anak muda yang memiliki visi baik ke depan untuk membangun Indonesia.
Sementara, Nadiem yang menjadi pembicara awal juga menyampaikan pesan yang sama dengan Jokowi.
“Jangan lupa untuk memberikan kembali pada negara ini, jangan lupa untuk menjaga network yang erat dengan para alumni lain, jangan lupa bahwa semua ini bukan hanya suatu privilese tapi suatu tanggung jawab yang besar untuk berkontribusi kembali kepada negara,” jelasnya.
Peluang bonus demografi
Indonesia sendiri diperkirakan akan menghadapi bonus demografi di tahun 2030. Jokowi menyampaikan bahwa puncaknya akan ada 68,3 persen penduduk usia produktif di tahun tersebut.
“Ini biasanya hanya sekali dalam sejarah peradaban sebuah negara, hanya sekali dan tidak akan terulang lagi. Ini bisa menjadi peluang, tetapi juga bisa menjadi beban, bahkan bisa juga menjadi bencana kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik,” sambungnya.
Oleh karenanya, Jokowi ingin hal tersebut menjadi peluang kemajuan negara dalam peningkatan SDM di Indonesia.
“Saya optimis bahwa bonus demografi itu bisa kita manfaatkan untuk menaikan level negara kita untuk menjadi negara maju,” tegasnya.
Peningkatan SDM juga menjadi kunci penentu bagi kita untuk bisa atau tidak bisa bersaing dengan negara lain, kuncinya memang di sini
Baca Juga: Indonesia 2045: Kuning Belum Tentu Emas
