Sediksi.com – Melalui sidang tahunan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) hari ini (16/8), Presiden Jokowi menegaskan kebijakan hilirisasi sektor mineral akan berbuah manis dalam jangka panjang. Presiden tetap percaya kebijakan pemerintah menghentikan ekspor nikel mentah pada tahun 2020 sudah tepat.
Presiden mengatakan penghentian ekspor nikel tersebut mampu membuat investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Saat ini telah ada 43 pabrik pengolahan nikel di Indonesia.
Menurut presiden, saat ini Indonesia sedang merintis untuk membangun ekosistem hilirisasi mineral. Jokowi menyadari jika kondisi saat ini memang pahit untuk pengekspor bahan mentah.
Keputusan hilirisasi ini juga disadari Jokowi, secara jangka pendek memang terasa pahit untuk pendapatan negara. Namun, jika pabrik hilirisasi sudah beroperasi, Jokowi yakin negara akan memanen hasil yang manis di masa depan.
Presiden menyampaikan ke depan pemerintah akan terus mendorong hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah akan melakukan hilirisasi tidak terbatas pada bahan mineral saja, melainkan juga hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan.
Dikritik karena malah menguntungkan Tiongkok
Awal Agustus lalu, pengamat ekonomi Indonesia Faisal Basri mengkritik kebijakan hilirisasi pertambangan yang dilakukan Presiden Jokowi. Melansir Tempo, Faisal Basri menyampaikan jika keuntungan yang didapat Indonesia dari kebijakan tersebut hanya sebesar 10 persen.
Dari kebijakan hilirisasi mineral Indonesia, mayoritas keuntungan justru didapat oleh Tiongkok. Menurut Faisal Basri, jika Indonesia sebatas mengolah nikel mentah menjadi NPI (Nickel Pig Iron) atau feronikel, kebijakan hilirisasi tersebut hanya akan mendukung industrialisasi di Tiongkok.
Menurut Faisal Basri, Indonesia belum sepenuhnya melakukan hilirisasi. Ia menyatakan bahwa yang banyak diekspor pemerintah bukan hasil hilirisasi.
Ia juga mengkritik Pemerintah Indonesia hanya membuat kebijakan hilirisasi tetapi tidak mempunyai strategi industrialisasi. Faisal Basri menambahkan hanya dengan industrialisasi, Indonesia bisa meningkatkan nilai tambah ekspor bahan tambang.
Mengutip vivacoid, Faisal Basri menilai presiden telah memberikan pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan. Hal itu berkaitan dengan pernyataan presiden yang menyebut Indonesia mendapat keuntungan dari hilirisasi nikel dengan kenaikan ekspor dari Rp 17 triliun menjadi Rp 510 triliun.
Selain menyebut perhitungan keuntungan tersebut tidak jelas, Faisal juga mengatakan jika pengolahan biji nikel di Indonesia saat ini 100 persen dimiliki oleh Tiongkok. Sementara itu Indonesia memberikan insentif tax holiday untuk perusahaan nikel sehingga dengan regulasi itu pemerintah tidak mendapat laba luar biasa yang didapat oleh investor Tiongkok.
Penjelasan dari Kemenperin
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan sejak kebijakan hilirisasi logam nikel diterapkan, saat ini sudah ada 34 smelter yang beroperasi dan 17 smelter sedang dalam konstruksi. Lokasi smelter tersebar di beberapa provinsi diantaranya Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Banten.
Juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan nilai tambah yang dihasilkan dari nikel ore hingga menjadi produk hilir telah meningkat berkali-kali lipat setelah diproses di dalam negeri.
Ia mengatakan melalui ekspor bahan mentah nikel Indonesia mendapat pemasukan hingga Rp 17 triliun, sedangkan pendapatan dari ekspor produk nikel hasil hilirisasi bisa mencapai Rp 510 triliun.
Febri mengatakan Indonesia telah menjadi ekportir utama produk hilir nikel beberapa tahun terakhir. Ekspor nikel telah menambah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Febri juga mengatakan keuntungan dari hilirisasi nikel Indonesia akan semakin meningkat jika hilirisasi nikel bisa menghasilkan Mix Hydroxide Precipitate (MHP) yang menjadi bahan baku baterai. Untuk saat ini Indonesia telah memiliki smelter yang bisa mengolah nikel mentah menjadi MHP.
Keuntungan Indonesia tersebut masih berpotensi menjadi lebih besar. “Apalagi, jika ada pabrik baterai yang mengubah ore menjadi LiNiMnCo, maka nilai tambahnya bisa mencapai 642 kali lipat,” kata Febri. Nilai nikel mentah Indonesia sendiri sejauh ini dihargai USD30/ton.
Febri juga menangkal pendapat bahwa hilirisasi hanya menguntungkan negara lain. Ia menyampaikan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) logam dasar Indonesia di triwulan I-2023 tumbuh hingga 11,39 persen dan mencapai Rp 66,8 triliun.
Adanya PDB pada semester I diprediksi akan terus tumbuh hingga akhir tahun. Febri mengatakan PDB logam dasar ini terus mengalami pertumbuhan sejak tahun 2020.
“Indikator ini sangat jelas menunjukkan bahwa benefit smelter memberi manfaat bagi ekonomi nasional, bukan untuk negara lain. Hadirnya PMA merupakan pengungkit investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Febri. Ia menambahkan kepemilikan smelter Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sama-sama memberikan nilai tambah bagi ekonomi.
