Sediksi.com – Seiring dengan jumlah penduduk usia produktif di Indonesia yang meningkat, semakin banyak anak muda yang membutuhkan rumah, terutama setelah berkeluarga. Namun, kurangnya ketersediaan rumah dan banyaknya kebutuhan masyarakat menyebabkan harga rumah semakin mahal.
Eh, Menteri BUMN, Erick Thohir, menyebut kendala anak muda sulit beli rumah malah karena ‘gaya hidup‘.
Benarkah gaya hidup penyebabnya?
Mengutip Okezone, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini angka kekurangan perumahan layak huni (backlog) mencapai 12,7 juta. Menurut Basuki, tingginya angka backlog terjadi akibat harga rumah yang mahal sehingga masyarakat, terutama anak muda, tidak mampu membeli rumah.
“Anak-anak sekarang itu tidak akan bisa beli rumah. Saya tidak akan bisa beli rumah walaupun sudah kerja, apalagi tidak kerja. Jadi harus ada subsidi,” ungkap Basuki.
Lantas, apa saja opsi yang dimiliki generasi milenial agar bisa mempunyai rumah sendiri?
KPR
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi fasilitas yang sering digunakan masyarakat saat memutuskan ingin membeli rumah. KPR memungkinkan seseorang untuk membeli rumah melalui pinjaman dari bank maupun lembaga keuangan lain seperti koperasi maupun Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Beberapa orang dengan mempertimbangkan kemampuan finansialnya mungkin memilih untuk membeli rumah secara kontan setelah menabung karena enggan memiliki hutang akibat KPR. Tetapi, opsi untuk mengambil KPR paling mungkin dilakukan oleh anak muda dengan pertimbangan nilai properti yang cenderung naik setiap tahun.
KPR subsidi
Salah satu cara bagi anak muda untuk mempunyai rumah yaitu dengan mengajukan KPR bersubsidi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, terdapat dua bentuk KPR subsidi dari pemerintah yaitu melalui dana murah jangka panjang dan subsidi pembiayaan perumahan.
Dana murah jangka panjang yang diberikan pemerintah merupakan kredit atau pembiayaan pemilikan rumah dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Nama program pemerintah ini juga dikenal sebagai KPR Sejahtera.
Sedangkan untuk subsidi pembiayaan perumahan, sesuai Peraturan Menteri PUPR, pemerintah memberikan bantuan pelunasan uang muka pemilikan rumah yang disebut sebagai Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Perumahan. Subsidi ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membayar sebagian atau seluruh uang muka pemilikan rumah.
Mengutip Indonesia.go.id, terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan KPR Sejahtera diantaranya sebagai berikut:
- WNI berdomisili di Indonesia.
- WNI berusia 21 tahun dengan penghasilan pokok per bulan tidak lebih dari Rp 8 juta bisa mengajukan diri untuk mendapat KPR Sejahtera.
- Penerima FLPP maupun pasangannya belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah.
- Memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun.
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).
Melalui KPR subsidi, masyarakat tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rumah selama mengangsur sehingga cicilan menjadi lebih ringan. Umumnya pemerintah memberi jangka waktu pinjaman (tenor) KPR subsidi hingga 20 tahun.
Masyarakat yang berminat dapat mendaftar melalui bank pelaksana yang memberikan fasilitas KPR subsidi di baik bank pembangunan daerah maupun bank nasional. Kementerian PUPR juga menyediakan aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) dan SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) bagi warga yang ingin mencari informasi mengenai KPR subsidi.
KPR konvensional / non-subsidi
KPR konvensional bisa menjadi opsi lain bagi anak muda yang ingin mengajukan kredit rumah. KPR jenis ini tidak disubsidi pemerintah dan langsung ditawarkan oleh bank umum.
Untuk mekanisme pembiayaan KPR non-subsidi seluruhnya diatur oleh kebijakan bank. Untuk menarik nasabah, beberapa bank memiliki program khusus untuk anak muda yang berkeinginan memiliki rumah.
Namun, berbeda dari KPR subsidi, denda keterlambatan cicilan pada KPR non-subsidi cukup tinggi. Selain itu terdapat bunga yang harus dibayar juga oleh nasabah. KPR konvensional biasanya memberikan tenor hingga 25 tahun bahkan 30 tahun.
Kredit in-house
Selain mengajukan KPR subsidi dan KPR ke bank, ada cara lain untuk membeli rumah yaitu dengan mencicil secara langsung ke pengembang properti atau disebut sebagai kredit in-house. Umumnya jangka waktu untuk melunasi rumah yang dibeli secara kredit-in house jauh lebih singkat dibandingkan jika mengambil KPR.
Opsi kredit in-house bisa jadi pilihan jika ingin menghindari bunga bank KPR. Calon pembeli rumah umumnya akan diminta untuk memberikan booking fee atau tanda jadi untuk membeli rumah.
Namun kekurangan dari kredit in-house, setelah pembeli membayar tanda jadi dan penandatanganan akad dengan pihak developer perumahan, maka pembeli harus membayar cicilan rumah sampai lunas. Jika pembeli membatalkan kredit-in house sebelum tanda tangan akad maka uang dari pembeli tidak akan dikembalikan utuh oleh developer.
Rumah second
Opsi lainnya yaitu membeli rumah second. Biasanya ada orang-orang yang menjual rumah karena kebutuhan mendesak sehingga harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan membeli rumah baru dengan KPR.
Namun, saat membeli rumah second perlu memperhatikan sertifikat rumah dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemilik sebelumnya lengkap. Hal itu untuk mencegah sengketa yang mungkin bisa terjadi di masa depan.
Kekurangan lainnya yang mungkin terjadi yaitu perlu mempersiapkan dana lagi untuk merenovasi atau membenahi bagian-bagian rumah yang rusak. Beberapa rumah lama, kadang membutuhkan dana yang cukup banyak untuk perbaikan.
