Sediksi.com – Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia bertemu dengan Richard Marles, Menteri Pertahanan Australia di Jakarta pada Senin, 5 Juni 2023, untuk memperdalam pembahasan kerja sama pertahanan antara kedua negara.
Pembahasan tentang kerja sama di bidang pertahanan ini awalnya diumumkan pada 8 Februari lalu ketika keduanya bertemu di Canberra untuk Pertemuan 2+2 Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia-Australia.
Fasilitasi kerja sama militer Indonesia-Australia
Dalam pembahasan kerja sama militer, Indonesia dan Australia sepakat untuk mempererat hubungan keamanan negara satu sama lain. Bentuknya ialah dengan cara melakukan latihan militer bersama di Australia dan memberi kesempatan taruna Indonesia menjalani pendidikan di akademi Australia.
Salah satu kerja sama ini sudah berlangsung.
Seperti yang disampaikan Prabowo dalam ucapan terima kasihnya kepada Australia karena telah memberikan pelatihan kepada empat kadet TNI Angkatan Darat di Royal Military College (RMC) Duntroon di Australia selama 18 bulan.
“Kerja sama antara Indonesia dan Australia dapat memberikan kontribusi penting bagi perdamaian dan stabilitas kawasan,” kata Prabowo usai pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Pertahanan Indonesia tersebut.
Terkait kerja sama ini, Richard menolak memberikan komentar setelah pertemuan dengan Prabowo.
Richard yang juga Wakil Perdana Menteri (PM) Australia ini sempat memberikan pernyataan, “saya berharap dapat memajukan kemitraan strategis komprehensif kita selama kunjungan saya ke Jakarta.”
Richard melakukan kunjungan ke Indonesia pada 5-7 Juni 2023 setelah mengikuti Shangri-La Dialogue di Singapura pada 2-4 Juni 2023 untuk membahas isu keamanan bersama menteri-menteri pertahanan dari negara-negara Indo-Pasifik yang juga dihadiri oleh Prabowo.
Membahas pembuatan perjanjian kerja sama pertahanan baru
Perjanjian kerja sama pertahanan yang baru disepakati dalam pernyataan bersama pada Pertemuan 2+2 di Canberra, Australia.
Ada 27 pernyataan bersama yang disepakati yang di antaranya sepakat untuk konsisten mengikuti prinsip-prinsip Traktat Lombok, pertemuan tahunan pimpinan negara yang diselenggarakan di Bogor tahun lalu, dan Comprehensive Strategic Partnership (CSP).
Kemudian keduanya sepakat bahwa menjaga hubungan bilateral di aspek pertahanan bisa meningkatkan keamanan kawasan. Termasuk di dalamnya upaya menyelenggarakan pendidikan militer yang baik dengan cara melakukan pengiriman taruna.
Keduanya juga berada di sisi yang sama terkait perang Rusia-Ukraina dan satu suara untuk menolak invasi Rusia terhadap Ukraina.
Pertemuan tersebut fokus pada bekerja sama untuk memperkuat pertahanan kawasan, pentingnya memperdalam kerja sama antara kedua negara, termasuk di bidang ekonomi.
Kerangka perjanjian baru ini diyakini bisa memperkuat kerja sama pertahanan yang sebelumnya sudah dibentuk.
Caranya, meningkatkan intensitas pembahasan isu ini, memperkuat akses pertukaran informasi dan penggunaannya dalam lingkup pertahanan, dan meningkatkan regulasi yang mengatur aktivitas-aktivitas dalam kerja sama ini seperti mempermudah akses untuk penyelenggaraan latihan militer bersama.
Kesepakatan bersama Indonesia dan Australia dalam kerja sama untuk mempererat pertemanan ini menunjukkan Indonesia masih bersedia menjalin hubungan bilateral di aspek pertahanan dengan Australia.
Meskipun hubungan keduanya berkali-kali tidak berjalan dengan baik. Seperti tuduhan penyadapan yang dilayangkan Indonesia kepada Australia pada 2013, konflik kapal selam Australia tahun 2021 yang dianggap meresahkan dan dikhawatirkan menciptakan proliferasi nuklir.
Bahkan, kerja sama militer Indonesia-Australia sempat dihentikan pada 2017 karena dugaan penghinaan terhadap Pancasila dan militer Indonesia di pangkalan militer Australia.
Sempat disinggung dalam rapat senat Australia
Perjanjian kerja sama pertahanan yang baru ini juga tidak luput dari kritik. Dalam cuplikan video rapat yang diunggah oleh Rex Patrick, Mantan Senator Australia Selatan, menyinggung tentang perjanjian kerja sama pertahanan yang baru Indonesia-Australia.
“Menteri pertahanan Indonesia punya sejarah yang kelam sebagai komandan militer dan terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius,” ucap David Shoebridge, Senator New South Wales kepada staf Kementerian Luar Negeri Australia.
Staf tersebut terlihat tidak nyaman karena David mengungkapkan fakta tersebut secara tiba-tiba. Selain itu, David ingin memastikan pada pihak Kementerian Luar Negeri Australia untuk mengetahui riwayat pihak yang mereka ajak untuk kerja sama, apa lagi untuk urusan pertahanan.
Staf tersebut juga tidak langsung memberikan respon, sedikit mengulur waktu sebelum akhirnya menyatakan bahwa ia belum tahu tentang hal tersebut dan akan mempelajari itu lebih lanjut.
