Sediksi – Pengamat politik mulai berspekulasi pemilihan presiden (pilpres) tahun 2024 hanya akan diikuti dua kandidat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).
Pendapat dua poros di Pilpres 2024 muncul sebab satu bulan menjelang pendaftaran resmi, dua dari tiga bakal calon presiden (bacapres) masih belum menentukan pasangan cawapresnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat membuka pendaftaran capres-cawapres pada tanggal 19-25 Oktober 2023.
Selama satu bulan mendatang, masih ada peluang koalisi partai politik (parpol) akan berubah.
Belakangan ada rumor yang beredar di media jika Ganjar Pranowo yang saat ini diusung sebagai bacapres oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan turun sebagai cawapres di Pilpres 2024.
Ganjar diprediksi akan berpasangan dengan Prabowo Subianto, bacapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Dengan begitu muncul skenario dua poros koalisi capres-cawapres di Pilpres 2024 yaitu Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Koalisi Indonesia Maju jilid II yang diisi pasangan Prabowo Subianto-Ganjar Pranowo.
Respon PDIP
Politikus PDIP Puan Maharani merespon santai kabar Ganjar akan berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024.
Puan menyampaikan jika saat ini PDIP masih terus berhubungan baik dan membangun komunikasi dengan Prabowo maupun Partai Gerindra.
Hal itu disampaikan Puan saat menanggapi pertanyaan dari media mengenai kemungkinan sosok cawapres Ganjar.
Sebab Puan menyampaikan beberapa waktu lalu, nama Ridwan Kamil dan Agus Harimurti Yudhoyono sudah dianggap kecil harapannya menjadi cawapres Ganjar.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa pengumuman pasangan cawapres Ganjar akan dilakukan saat pendaftaran kandidat ke KPU sebagai kejutan ke publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto pada pertemuan parpol pendukung Ganjar di Jakarta, Rabu, 21 September 2023.
Beberapa elit PDIP yang dimintai keterangan oleh media juga tidak secara terbuka membantah kabar yang beredar saat ini, walaupun disaat yang sama tidak membenarkan asumsi publik bila Ganjar dan Prabowo akan berduet.
Tanggapan Partai Gerindra
Menanggapi rumor yang beredar kalau Ganjar bersedia berpasangan dengan Prabowo, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan belum ada arah ke sana.
Namun, Sufmi memastikan bahwa tidak ada kompromi untuk posisi Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024.
Hal itu merupakan poin utama kesepakatan enam parpol di dalam KIM yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, dan Partai Demokrat yang baru saja bergabung menyatakan dukungannya terhadap pencapresan Prabowo.
Seandainya benar Ganjar dan Prabowo berpasangan, Sufmi menegaskan posisi Prabowo harus tetap sebagai capres.
“Itu amanat dari Rapimnas Partai Gerindra, Prabowo calon presiden. Lalu didukung teman-teman koalisi itu mengusung Pak Prabowo sebagai salon presiden,” ujar Sufmi dikutip dari Jawapos.
Prediksi pengamat tentang dua poros pasangan capres dan pilpres satu putaran
Rumor dua poros pasangan capres menjadi perbincangan pengamat politik pada pekan ini bersamaan dengan isu pilpres akan berlangsung satu putaran.
Dalam salah satu wawancara di televisi swasta, pengamat politik dan komunikasi, Effendy Gazali menyampaikan ada rumor jika salah satu kandidat bacapres telah mengurus dua Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Satu SKCK untuk maju sebagai capres dan satu SKCK lain untuk maju sebagai cawapres.
Effendy tidak menyampaikan nama sosok kandidat tersebut secara gamblang.
Namun, Effendy membaca dari informasi tersebut terbuka peluang hanya ada dua pasangan yang maju ke Pilpres 2024.
Rumor dua poros ini dianggap menguntungkan karena dapat meringkas proses pilpres selesai di putaran pertama.
Hanya dengan skenario dua poros peluang suara sah lebih dari 50% bisa diperoleh salah satu pasangan capres-cawapres.
Tetapi, jika hanya dua pasangan yang maju ke pilpres maka alternatif pilihan masyarakat menjadi semakin terbatas sehingga potensi masyarakat yang memilih abstain maupun golput bisa meningkat.
Beberapa waktu lalu publik sempat menduga pemerintah secara tidak langsung menginginkan pilpres hanya berlangsung satu putaran.
Hal itu terjadi sesaat setelah penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama pemerintah dan DPR menetapkan anggaran Pemilu 2024.
Dari anggaran yang disetujui pemerintah dan DPR diketahui jika anggaran pilpres putaran kedua tidak ikut dibahas di rapat kerja DPR pada Selasa, 12 September 2023 lalu.
Namun kabar tersebut telah dibantah dan pemerintah bersama penyelenggara pemilu menyatakan siap menggelar pilpres putaran kedua menyesuaikan hasil pilpres putaran pertama pada Februari 2024.
