Sediksi – Panggung politik terasa makin hangat mendekati dibukanya tahapan pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilu 2024 di bulan Oktober mendatang.
Mengawali bulan September ini, drama partai politik (parpol) pecah kongsi jadi pembahasan publik setelah Anies Baswedan yang maju sebagai bakal capres di Pemilu 2024 mengumumkan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai pasangan cawapresnya pada Jumat, 1 September 2023.
Pengumuman tersebut dilanjutkan dengan deklarasi resmi Anies-Cak Imin sebagai pasangan bakal capres-cawapres pada Sabtu, 2 September 2023 di Hotel Majapahit, Surabaya.
Keputusan Anies menggandeng Cak Imin membuat Partai Demokrat mencabut dukungannya atas pencalonan Anies sebagai capres dan menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Koalisi Perubahan untuk Persatuan sebelumnya diisi oleh tiga partai politik yaitu Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Anies yang diusung Partai Nasdem sejak Oktober 2022, secara intensif sudah melakukan lobi politik untuk membentuk koalisi agar memenuhi ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebesar 20%.
Partai Demokrat kecewa berat
Selama pendekatan dengan Partai Demokrat, santer dikabarkan jika Anies berencana untuk menggaet Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapres.
Namun, skenario duet Anies-AHY buyar seketika setelah Anies bersama Nasdem memilih Cak Imin sebagai bakal cawapres.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan ikut menumpahkan kekecewaannya dan menganggap tindakan yang dilakukan Anies terhadap kesepakatan bersama koalisi sebagai cara yang ‘ugly’ serta mencederai asas kesetaraan dan keadilan.
SBY juga menceritakan pertemuannya dengan Anies akhir bulan Agustus lalu untuk membicarakan tentang deklarasi cawapres, karena ia merasa heran Anies belum mengumumkan pasangan cawapres meskipun koalisi sudah terbentuk cukup lama.
Terbukti ternyata memang ada maksud lain yang menjadi alasan Anies baru mengumumkan pasangan cawapresnya sekarang.
Tiga kemungkinan bagi Partai Demokrat
Tersisa satu bulan menuju pendaftaran capres-cawapres ke KPU, mundurnya Partai Demokrat dari koalisi membuka tiga kemungkinan.
Kemungkinan pertama, Partai Demokrat akan membentuk poros koalisi baru dengan menghadirkan sosok bakal capres keempat dan menjadikan AHY sebagai bakal cawapresnya.
Meskipun bisa dilakukan, namun kecil kemungkinan ini dilakukan karena waktu konsolidasi untuk membentuk koalisi terlalu dekat dengan jadwal pendaftaran capres-cawapres.
Partai Demokrat juga akan kesulitan memenuhi presidential threshold jika memaksakan skema pertama karena sebagian besar parpol pemenang Pemilu 2019 telah berkoalisi dengan ketiga bakal capres yang sudah ada.
Kemungkinan kedua, Partai Demokrat berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan ketentuan AHY menjadi cawapres.
Sebenarnya Partai Demokrat berpeluang mengajukan cawapres ke PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo, tetapi hal itu menjadi tidak mudah mengingat relasi Megawati Soekarnoputri yang masih dingin ke SBY semenjak kompetisi keduanya di Pemilihan Presiden 2004.
Di sisi lain ada kemungkinan ketiga, yaitu bergabung dengan koalisi yang mengusung Prabowo. Namun, bergabungnya Partai Demokrat dengan Koalisi Indonesia Maju tidak sejalan dengan pilihan partai Demokrat yang mencitrakan diri berseberangan dengan pemerintah saat ini.
Sedangkan Prabowo dalam beberapa kesempatan menyatakan akan melanjutkan kebijakan pemerintahan yang telah dibuat di era Presiden Jokowi.
Strategi Anies meraup suara Pemilu 2024
Publik menilai Anies bersama Partai Nasdem sengaja mencari sosok cawapres dengan latar belakang Nahdliyin sebagai salah satu strategi meraup suara di Pemilu 2024.
Ada pendapat lain yang menyampaikan bahwa Nasdem mengincar PKB karena kantong suara pemilih PKB di Jawa Timur cukup besar.
Koalisi dengan PKB diprediksi sebagai strategi Partai Nasdem mengamankan perolehan suara Anies di daerah Jawa Timur pada Pemilu 2024 mendatang, sebab jika memetakan kekuatan parpol berdasarkan hasil Pemilu DPR RI 2019, perolehan suara Partai Nasdem masih rendah di Jawa Timur.
Sebelum dipinang Anies, Cak Imin yang berasal dari PKB sempat bergabung dalam koalisi yang mendukung bakal capres Prabowo Subianto.
PKB bersama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Amanat Nasional (PAN) membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang kemudian berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju.
Deklarasi Anies-Cak Imin secara tidak langsung membuat PKB berpindah dari Koalisi Indonesia Maju ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
PKS sebagai salah satu partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak tampak mengirimkan wakilnya pada deklarasi Anies-Cak Imin di Surabaya.
Namun, PKS menyatakan tetap mendukung Anies sebagai capres di Pemilu 2024.
Melalui konferensi pers, juru bicara PKS Al Muzzamil Yusuf menyampaikan masih ingin mengajak Partai Demokrat kembali berkoalisi mengusung Anies.
PKS memahami kekecewaan Partai Demokrat hingga memutuskan keluar dari koalisi. PKS juga menyayangkan cara Anies dan Partai Nasdem dalam menggandeng Cak Imin dan PKB yang dianggap tidak smooth dan menyebabkan guncangan di koalisi.
Jauh sebelum Anies mengumumkan cawapres, PKS bersama Partai Demokrat setuju mengusung Anies di Pemilu 2024 karena Anies mengaku sebagai antitesis dari pemerintahan Jokowi, sama seperti PKS dan Partai Demokrat yang dalam 10 tahun terakhir memposisikan diri berseberangan dengan pemerintah.
