Pulau Bali kembali menjadi sorotan nasional setelah pemerintah pusat mengumumkan rencana besar menjadikannya sebagai International Financial Center (IFC) atau pusat keuangan internasional. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali di Pulau Serangan ditunjuk sebagai lokasi utama pengembangan proyek strategis ini.
Dilansir dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah sedang mematangkan regulasi khusus untuk mendukung pembentukan pusat keuangan di Bali. Konsep yang diusung mirip dengan Dubai International Financial Centre, termasuk insentif fiskal kompetitif (bahkan hingga pajak 0% untuk investor tertentu), sistem hukum berbasis common law di dalam kawasan, serta kemudahan regulasi untuk menarik investor global.
Hingga kuartal I 2026, KEK Kura Kura Bali telah merealisasikan investasi sebesar Rp1,62 triliun dan menyerap lebih dari 2.100 tenaga kerja. Proyek ini diharapkan bisa menarik investasi hingga Rp104 triliun ke depan, sekaligus memperkuat cadangan devisa negara dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Peluang dan Tantangan
Pemerintah melihat Bali memiliki keunggulan strategis: stabilitas keamanan, infrastruktur pariwisata yang sudah matang, lokasi yang menarik ekspatriat dan investor asing, serta citra sebagai destinasi premium dunia. Rencana ini diharapkan dapat diversifikasi ekonomi Bali yang selama ini sangat bergantung pada pariwisata.
Namun, rencana ambisius ini juga menuai perhatian di level lokal. Beberapa waktu lalu, Pansus TRAP DPRD Bali sempat melakukan penyegelan sementara terhadap sebagian proyek di KEK Kura Kura Bali yang dikembangkan oleh PT Bali Turtle Island Development (BTID). Polemik ini masih menjadi bahan diskusi di kalangan netizen Bali, terutama soal tata ruang, lingkungan (termasuk isu mangrove), dan kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah.
Di X (Twitter), tagar dan pembahasan seputar Bali banyak bercampur antara antusiasme (“Bali bisa jadi Dubai-nya Indonesia!”) dengan kekhawatiran (“Jangan sampai lingkungan dan budaya Bali dikorbankan demi investasi”). Banyak warganet juga membahas potensi dampak terhadap harga properti, lapangan kerja, hingga keseimbangan pariwisata massal dengan sektor keuangan.
Gubernur Bali Wayan Koster dan pemangku kepentingan lokal diharapkan terlibat aktif agar pembangunan ini tetap selaras dengan visi “Bali yang harmonis” — menjaga keseimbangan antara ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pemerintah pusat menargetkan regulasi pendukung bisa segera rampung agar investor mulai masuk di 2026–2027. Jika berhasil, Bali tidak hanya akan tetap menjadi primadona pariwisata, tapi juga menjadi pemain baru di kancah keuangan global.
