Sediksi.com – Ini dia lima aturan baru pemerintah yang berlaku mulai Januari 2024. Penerbitan aturan baru pemerintah yang mewarnai awal tahun ini meliputi aturan soal fotokopi KTP, pembelian LPG 3 Kg, bunga pinjol, pajak rokok elektrik, dan tarif efektif PPh 21.
Untuk selengkapnya, simak artikel berikut ini.
1. Aturan fotokopi KTP sudah tidak berlaku, tapi ada penggantinya
Per 1 Januari 2024, fotokopi KTP sudah tidak berlaku sebagai persyaratan ketika mengurus berkas untuk kebutuhan administrasi. Sebagai pengganti dari aturan tersebut, pemerintah sudah menyiapkan solusi baru.
Yaitu peta jalan atau roadmap untuk menerapkan sistem identitas digital atau digital. Dengan begitu warga Indonesia yang ingin mengakses layanan, tidak perlu repot-repot lagi menunjukkan KTP ataupun menyerahkan fotokopinya seperti yang salam ini diberlakukan.
Adapun aturan baru pemerintah ini akan diterapkan dengan cara meminta warga Indonesia untuk mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital.
Lalu setiap mengakses layanan publik, yang perlu dilakukan warga hanya menunjukkan aplikasi tersebut tanpa perlu menyiapkan fotokopi KTP lagi.
2. Beli gas LPG 3 Kg wajib bawa KTP
Aturan pembelian gas LPG 4 Kg wajib bawa KTP diberlakukan mulai 1 Januari 2024. Perubahan aturan pemerintah ini dilakukan dengan maksud agar distribusi LPG 3 Kg tepat sasaran.
Adapun pihak yang diizinkan untuk membeli LPG 3 Kg di antaranya rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
Untuk itu, pemerintah mewajibkan warga Indonesia yang ingin membeli LPG 3 Kg secara legal untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui pangkalan resmi LPG 3 Kg Pertamina sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 104/2007 dan Perpres No. 38/2019.
Caranya, membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk didaftarkan melalui alat merchant apps yang dimiliki pangkalan atau outlet.
Setelah mendaftar, pendaftar tinggal menunggu hasil verifikasi data yang dilakukan oleh Kementerian yang berwenang, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Kemenko PMK).
3. Bunga pinjol turun menjadi 0,3%
Bunga Pinjaman Online (Pinjol) sebelumnya 0,4% dan dengan adanya perubahan aturan pemerintah, bunga terbaru yang berlaku mulai 1 Januari 2024 adalah 0,3%.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran (SE) OJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 tanggal 8 November 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.
SE tersebut berisi penetapan batas maksimum manfaat ekonomi dan denda keterlambatan berdasarkan jenis pendanaan sektor produktif dan konsumtif yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam jangka waktu tiga tahun.
Jadi mulai 1 Januari 2025, pendanaan konsumtif yang berlaku sebesar 0,3%. Di tahun berikutnya pada 2025, akan menjadi 0,2%. Akhirnya pada tahun 2026 dan seterusnya, akan menjadi 0,1% per hari.
Sementara itu untuk pendanaan produktif pada tahun 2024-2025, bunga pinjamannya menjadi 0,1%. Lalu di tahun 2026 dan seterusnya, bunganya menjadi lebih kecil yaitu 0,067% per hari.
Adapun alasan perubahan aturan pemerintah ini diberlakukan adalah untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar lebih produktif dalam memperoleh pendanaan.
4. Pemberlakuan pajak rokok untuk rokok elektrik
Pemerintah menetapkan kebijakan pemberlakuan pajak rokok atas Rokok Elektrik (REL) mulai 1 Januari 2024 yang aturannya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok.
Aturan ini diberlakukan untuk memberikan keadilan atau level of playing field, sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa (2/1).
Dengan berlakunya aturan baru ini, diprediksi penerimaan untuk tahun ini hanya sekitar 175 miliar. Maka dari itu, tujuan utama sebenarnya adalah memberikan keadilan lantaran rokok konvensional telah dikenakan pajak sejak 2014.
5. Tarif efektif PPh 21
Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Maksudnya, aturan ini diberlakukan untuk memudahkan dan menyederhanakan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak atas pemotongan PPh 21.
Tarif efektif PPh 21 yang berlaku mulai 1 Januari 2024 ini terbagi menjadi dua yaitu bulanan dan harian.
Hal ini diberlakukan dengan pertimbangan soal pengurangan penghasilan bruto berupa biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak.
