Sediksi.com – Adagium dalam politik tidak ada musuh abadi yang abadi hanya kepentingan, tampaknya cukup sesuai untuk menggambarkan keakraban yang ditunjukkan Prabowo Subianto dengan Budiman Sudjatmiko.
Prabowo kini jadi bakal calon presiden (capres) dari Partai Gerindra. Sementara Budiman merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko.
Kedekatan keduanya tampak sebagai anomali, mengingat riwayat hubungan mereka yang kerap berseberangan.
Berselisih jelang reformasi 1998
Prabowo dan Budiman berada di posisi yang berlawanan saat masa reformasi 1998. Prabowo merupakan panglima komando cadangan strategis angkatan darat (Pangkostrad) tahun 1998 yang secara personal dekat dengan rezim Orde Baru.
Sebaliknya, Budiman merupakan mahasiswa sekaligus aktivis yang kontra terhadap Presiden Soeharto saat itu. Budiman merupakan aktivis Persatuan Rakyat Demokratik (PRD). Anggota PRD merupakan mahasiswa, buruh, aktivis, hingga petani yang beberapa di antaranya menjadi korban penghilangan paksa akibat aktivitas politiknya.
Kerusuhan di kantor DPP Partai Demokrasi Perjuangan (PDI) di Jakarta Pusat pada 27 Juli 1996 atau dikenal sebagai peristiwa Kudatuli membuat Budiman dan aktivis PRD ditangkap dan dipenjara.
Budiman dituduh sebagai salah satu aktor kunci penyebab kerusuhan tersebut dan divonis pengadilan dengan hukuman 13 tahun penjara. Budiman bebas setelah Presiden Abdurrahman Wahid memberinya amnesti.
Menjelang reformasi 1998 marak terjadi penculikan dan penghilangan aktivis. Beberapa terbukti dilakukan oleh anggota militer dan pelakunya dihukum.
Prabowo yang pada tahun 1998 sempat menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) diduga terlibat dengan kasus penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi.
Meskipun namanya tidak disebut terlibat secara langsung, Prabowo dianggap bertanggungjawab karena bawahannya terlibat dalam Tim Mawar terbukti bersalah karena menculik aktivis saat itu.
Prabowo kemudian diberhentikan dari dinas militer melalui rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Melansir Tempo, surat pemberhentian Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sempat tersebar di publik dan ramai dibicarakan saat Prabowo maju sebagai capres tahun 2014.
Persaingan di pemilihan presiden tahun 2019
Prabowo dan Budiman kembali bersinggungan pada Pilpres 2019. Ketika itu, Prabowo mencalonkan diri sebagai capres untuk kedua kalinya.
Mengutip Tirto, Budiman sebagai kader mendapat tugas dari partai untuk menjadi tim pemenangan capres 2019 PDIP yaitu Jokowi. Selama kampanye untuk memenangkan Jokowi, Budiman kerap melemparkan kritik keras kepada Prabowo.
Budiman sebagai juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) menyerang argumen Prabowo tentang Indonesia akan bubar pada tahun 2030. Budiman menuding Prabowo sebagai sosok yang pesimis.
Selama kampanye 2019, kompetisi antar tim kampanye capres berlangsung sengit. Bahkan masyarakat terpecah karena dalam kampanye pilpres 2019 simpatisan masing-masing kubu melibatkan isu-isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
Kondisi politik juga memanas ketika Prabowo yang saat itu berpasangan dengan Sandiaga Uno menolak rekapitulasi hasil perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Prabowo-Sandiaga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas hasil keputusan KPU yang menyatakan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai capres-cawapres terpilih 2019-2024.
Tidak disangka setelah hampir lima tahun berlalu, Budiman justru berbalik mendukung Prabowo maju menjadi capres 2024. Ia juga mengabaikan kekecewaan yang disampaikan sejawatnya dan aktivis reformasi 1998 yang sampai saat ini masih mencari keadilan atas kasus pelanggaran HAM di masa Orde Baru.
Budiman mendukung Prabowo sebagai capres 2024
Bulan Juli lalu, Budiman menyatakan dukungannya kepada Prabowo yang berencana maju sebagai capres untuk Pemilu 2024.
Dukungan Budiman ditunjukkan secara formal melalui kunjungannya ke kediaman Prabowo di Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023) dan dilanjutkan dengan deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu) di Semarang, Jumat (18/8/2023).
Budiman yang secara terang-terangan mendukung Prabowo sebagai capres membuat kegaduhan di internal PDIP. Sebagai kader PDIP, Budiman dianggap menyalahi etika politik karena tidak melaksanakan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk memenangkan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan akan memberikan sanksi disiplin kepada Budiman. Hasto menyampaikan kemungkinan Budiman akan diminta mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan dari partai.
Melansir Detik Sumut, Budiman mendukung Prabowo sebagai capres karena Prabowo dinilainya sebagai pemimpin yang strategic. Ia berdalih bahwa keputusannya mendukung Prabowo sebagai capres diambil setelah ia mendengarkan ceramah dan pendapat dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang kriteria pemimpin untuk PDIP.
Budiman sendiri saat ini masih menjadi anggota PDIP. Budiman telah menjadi anggota PDIP sejak tahun 2004. Ia berhasil meraih kursi legislatif pada pemilu 2009 dan 2014 mewakili daerah pilihan (dapil) Jawa Tengah VIII.
Budiman kembali maju pada pemilu 2019 mewakili dapil Jawa Timur VII, tetapi ia tidak lolos. Pada tahun ini, PDIP tidak mendaftarkan Budiman sebagai calon legislatif.
