Cegah Panic Buying, Pemerintah Batasi Pembelian Beras SPHP

Sediksi – Demi cegah panic buying, pemerintah batasi jumlah pembelian beras khusus Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maksimal 10 kilogram (kg) untuk setiap rumah tangga per hari.

Beras yang diproduksi pemerintah melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) tersebut telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia untuk mengamankan kebutuhan beras masyarakat.

Beras dengan kualitas premium itu dapat dibeli di ritel, pasar tradisional, dan e-commerce.

Pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 47.000,00 untuk satu kemasan beras SPHP berisi 5 kg.

Rencananya pembatasan akan berjalan hingga bulan November mendatang, setelah ada kepastian pasokan beras impor masuk ke Indonesia.

Pembatasan pembelian beras di ritel

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan pembatasan pembelian beras dilakukan sebagai upaya mencegah masyarakat melakukan panic buying.  

“Tentunya masyarakat kami ajak bersama untuk senantiasa berbelanja bijak yang artinya sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu belanja berlebihan di atas kebutuhan normal,” kata Arief pada Selasa, 3 Oktober 2023.

Arief menegaskan jika pembatasan pembelian beras di ritel atau pasar modern hanya berlaku khusus untuk beras SPHP.

“Untuk jenis beras yang dibatasi dua pack di pasar ritel hanya berlaku untuk beras SPHP dari Bulog. Untuk beras komersial, tergantung dari kebijakan ritel masing-masing,” jelasnya.

Pembatasan juga berlaku di e-commerce

Sementara itu, terkait dengan pembatasan pembelian beras SPHP, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan telah mengirim surat ke Shopee sebagai e-commerce yang juga menjual beras SPHP.

“Sudah disurati, mereka membatasi untuk pedagang warteg boleh banyak,” ujar Budi dikutip dari Kompas.

Ia mengatakan bagi pedagang makanan diperbolehkan untuk membeli beras SPHP di e-commerce sesuai kebutuhan.

Namun, pembelian beras SPHP untuk umum melalui e-commerce tetap dibatasi sebanyak dua kemasan setiap transaksi.

Bulog sebelumnya sempat melarang beras SPHP dijual melalui e-commerce, sebab harganya naik di atas ketentuan yang dibuat pemerintah.

“Jadi bukan dilarang tapi harus dipisahkan harga beras di Shopee dengan ongkir. Nanti dikira orang, kok harga beras SPHP lebih mahal? Padahal harga ongkir juga mahal,” kata Budi.

Kemasan beras SPHP diubah dari 50 kg menjadi 5 kg

Pada bulan Agustus lalu, Bulog mengubah kemasan beras SPHP yang semula didistribusikan dalam kemasan 50 kg menjadi kemasan 5 kg.

Pengubahan kemasan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan permainan dari penjual nakal yang menukar kemasan beras SPHP Bulog dengan kemasan beras merek premium.

Beras tersebut lantas dijual kembali oleh pedagang nakal ke masyarakat dengan harga lebih mahal untuk mendapat keuntungan.

Budi memastikan pasokan beras untuk masyarakat saat ini cukup terkendali, walaupun Indonesia tengah mengalami musim kemarau panjang akibat El Nino.

Bulog menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk memproduksi beras SPHP.

Hingga awal Oktober 2023, beras SPHP yang didistribusikan Bulog ke masyarakat telah mencapai 799 ton.

Di awal tahun 2023, Bulog menargetkan akan menyalurkan beras SPHP minimal 1,2 juta ton sepanjang tahun 2023.

Menunggu impor beras di bulan November

Kepala Bapanas Arief mengatakan Indonesia sedang menegosiasikan impor beras dengan beberapa negara di Asia.

Hal itu dilakukan setelah Indonesia batal mendapat impor beras dari India, karena kebijakan Pemerintah India untuk mengamankan cadangan beras domestiknya menghadapi musim kemarau.

“Semua alternatif negara-negara kalau memang diperlukan dijajaki, yang sudah ada Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Kamboja,” kata Arief mengutip dari Kontan.

Ia menambahkan, impor dari negara lain seperti China dan Pakistan juga akan dicoba jika dirasa perlu.

Beras impor rencananya akan datang ke Indonesia bulan November dari Vietnam dan Thailand.

“Seluruhnya paling lambat November 2023. Jadi total penugasan 2 juta ton di 2023,” kata Arief.

Impor beras tersebut dilakukan hingga produksi beras dalam negeri mengalami peningkatan.

“Apabila produksi beras dalam negeri sudah meningkat kembali, kita stop importasi dan fokus dengan pengadaan dalam negeri,” ujarnya.

Harga beras naik

Penyaluran beras SPHP merupakan bentuk intervensi pasar yang dilakukan pemerintah untuk menjaga harga beras tidak terlalu tinggi setelah stok beras berkurang karena kemarau panjang.

Melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP) Kementerian Perdagangan, per 6 Oktober 2023, harga beras medium mencapai Rp 13.500,00 per kg.

Sedangkan beras premium mencapai harga Rp 15.000,00 per kg.

Presiden Joko Widodo mengakui harga beras saat ini mengalami kenaikan.

Namun, Jokowi mengklaim harga beras di Indonesia masih lebih murah jika dibandingkan dengan harga beras di negara-negara Asia Tenggara.

“Misalnya di Singapura, rata-rata harganya sudah Rp 21.600,00. Di Brunei, harganya mencapai rata-rata Rp 37.000,00. Di tetangga yang dekat, yang gandeng dengan kita, Timor Leste, harganya Rp 20.000,00,” papar Jokowi dikutip dari CNN Indonesia pada acara konsolidasi Relawan Alap-Alap Jokowi di Bogor, Sabtu, 7 Oktober 2023.

Jokowi mengatakan pemerintah akan terus mengusahakan agar harga beras kembali normal.