Sediksi – Publik menilai politik dinasti di era kepemimpinan Presiden Jokowi semakin menguat menjelang akhir masa pemerintahan.
Hal itu dipertegas dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 16 Oktober 2023.
MK memutuskan untuk memperbolehkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang belum berusia 40 tahun mendaftar, selama yang bersangkutan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.
Masyarakat melihat munculnya keputusan tersebut ada kaitannya dengan hubungan keluarga antara Presiden Jokowi, Hakim Ketua MK Anwar Usman, serta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Berita tentang dinasti politik Jokowi tersebut bahkan menarik perhatian media mancanegara.
Media internasional seperti Reuters dan Aljazeera memberitakan keputusan MK tentang batas usia terendah capres-cawapres di Indonesia.
Dalam pemberitaannya, media-media tersebut menjelaskan relasi kekerabatan Jokowi dengan Anwar Usman yang merupakan adik iparnya.
Disampaikan pula dampak dari keputusan MK yaitu semakin terbukanya peluang putra sulung Jokowi yang juga merupakan Wali Kota Solo, Gibran untuk maju sebagai bakal cawapres pada Pemilu 2024.
Apa itu politik dinasti?
Politik dinasti secara umum dapat dimaknai sebagai kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih memiliki hubungan keluarga atau kerabat.
Politik dinasti lazimnya terjadi di negara yang menganut sistem pemerintahan monarki.
Contoh negara yang melakukan politik dinasti yaitu Arab Saudi.
Dalam suksesi kepemimpinan di Arab Saudi, raja dipilih berdasarkan garis keturunan Al Saud sebagai penguasa Kerajaan Arab Saudi sejak tahun 1932.
Begitupula beberapa jabatan strategis di pemerintahan Arab Saudi, sebagian besar ditempati oleh anggota keluarga besar Al Saud yang ditunjuk oleh raja.
Namun, politik dinasti ini nyatanya juga muncul dalam praktik politik di negara-negara non-monarki.
Adanya politik dinasti dianggap bentuk kemunduran terutama di negara yang menganut asas demokrasi, karena politik dinasti erat hubungannya dengan perilaku nepotisme.
Perilaku yang hanya menguntungkan segelintir orang tersebut mencederai rasa keadilan di masyarakat sehingga sekuat tenaga berusaha dicegah.
Lantas, apakah ada negara lain yang juga punya riwayat politik dinasti seperti Indonesia?
Negara non-monarki dengan riwayat politik dinasti
Indonesia bukanlah satu-satunya negara non-monarki yang punya riwayat politik dinasti.
Ada beberapa negara yang juga memiliki pengalaman politik dinasti diantaranya yaitu Filipina dan India.
Filipina
Filipina merupakan negara republik yang dipimpin oleh seorang presiden.
Dalam dinamika perpolitikan Filipina, politik dinasti nampak dengan adanya keluarga Marcos dan keluarga Aquino.
Keluarga Marcos yang mula-mula menjabat sebagai presiden yaitu Ferdinand Marcos pada tahun 1965 – 1986.
Selama 21 tahun pemerintahannya, Marcos pernah menunjuk istrinya, Imelda Marcos sebagai menteri pertahanan dan gubernur wilayah.
Anak-anaknya juga mendapat privilage terutama dalam hal pendidikan.
Kekuasaan Ferdinand Marcos sebagai presiden ke 10 Filipina berakhir setelah revolusi dan serangkaian demonstrasi yang dimotori Corazan Aquino pada tahun 1985 – 1986.
Pasca pemberhentiannya sebagai presiden, Ferdinand Marcos sekeluarga mengasingkan diri ke Hawai.
Namun, setelah 36 tahun berlalu, Ferdinand Marcos Jr yang juga dikenal sebagai Bongbong Marcos mencalonkan diri sebagai presiden dan berhasil memenangkan pemilu Filipina tahun 2022.
Bongbong Marcos terpilih sebagai presiden Filipina ke-17.
Di Filipina, keluarga Marcos bukanlah satu-satunya keluarga yang membentuk politik dinasti.
Selain politik dinasti keluarga Marcos, ada keluarga Aquino yang juga punya pengaruh dalam politik dinasti di Filipina.
Setidaknya sudah ada dua anggota keluarga Aquino yang pernah menjabat sebagai presiden yaitu Corazon Aquino dan Benigno Aquino III.
Keduanya berstatus ibu dan anak.
Corazon memimpin Filipina pada tahun 1986 – 1992, sedangkan Benigno Aquino III menjadi presiden pada tahun 2010 – 2016.
India
Sementara itu, India juga mempunyai riwayat dinasti politik.
Dalam perkembangan perpolitikan India, keluarga Nehru-Gandhi mempunyai peran yang cukup signifikan.
Setelah mendapat kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947, India dipimpin oleh Perdana Menteri Jawaharlal Nehru.
Anak Nehru yaitu Indira Gandhi menjadi perdana menteri India ketiga selama dua periode yaitu pada tahun 1966 – 1977 dan 1980 – 1984, setelah ayahnya wafat pada tahun 1964.
Ketika memerintah India di tahun 1971, Indira Gandhi membawa India berkonfrontasi dengan Pakistan lewat dukungannya kepada kelompok sparatis di Pakistan timur yang akhirnya wilayah tersebut menjadi Bangladesh.
Saat itu, Indira membuat India menjadi negara yang tidak bisa dipandang remeh di kawasan Asia Selatan.
Di dalam negeri, Indira begitu populer dengan julukannya Bunda Indira atau Mother Indira karena kepeduliannya terhadap masyarakat miskin di pedesaan.
Dengan kepopuleran Indira, setelah kematiannya akibat penembakan, Rajiv Gandhi mengikuti jejak ibunya menjadi perdana menteri keenam India periode 1984 – 1989.
Bahkan setelah Rajiv Gandhi selesai menjabat perdana menteri dan kemudian terbunuh pada tahun 1990, trah Nehru-Gandhi tetap dilanjutkan dengan masuknya istri Rajiv, Sonia Gandhi ke dalam kancah politik India.
Sonia Gandhi meneruskan politik dinasti keluarga Nehru-Gandhi dengan bergabung ke Partai Kongres Nasional India, partai yang cukup berpengaruh semenjak India merdeka.
Hingga sekarang jejak politik dinasti Nehru-Gandhi diteruskan oleh anak dari Sonia dan Rajiv yaitu Rahul Gandhi.
