Sediksi.com – Isu krisis ISBN di Indonesia semakin santer dibicarakan pada akhir tahun 2023. Setelah banyak pengguna platform X (sebelumnya Twitter) mengeluhkan banyaknya buku yang dirasa tidak berkualitas atau tidak layak cetak lolos dan tetap mendapatkan ISBN.
Masalahnya, kode ISBN ini terbatas. Lonjakan pengajuan ISBN tertinggi pada tahun 2021 dengan jumlah 159.329 rupanya masih menyisakan kabar buruk sampai sekarang.
Sebab drastisnya peningkatan produksi buku dan pengajuan ISBN ini tidak selaras dengan angka literasi masyarakat di Indonesia yang kemudian dinilai hanya membuang-buang kuota kode ISBN.
Apa itu ISBN?
Di belakang buku, kalian akan menemukan nomor yang panjang di atas barcode setelah tulisan ISBN. Nah, itulah yang dimaksud dengan ISBN.
ISBN yang merupakan kependekan dari International Standard Book Number adalah kode identifikasi buku yang terdiri dari 13 digit angka, untuk mencakup judul, penerbit, dan kelompok penerbit.
Di Indonesia, badan yang memberikan ISBN yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI). Sedangkan pusatnya adalah Badan Internasional ISBN yang kantornya berada di London, Inggris.
Adapun fungsi ISBN ini adalah untuk memberikan identitas buku, membantu memperlancar dan pelacakan distribusi buku, mencegah kekeliruan dalam pemesanan buku, dan saran promosi bagi penerbit karena informasi pencantuman disebarkan oleh Badan Nasional ISBN Indonesia di Jakarta dan London
Pendeknya, buku tersebut mendapatkan pengakuan yang seharusnya, baik secara nasional maupun internasional dan hal ini penting bagi penuli dan penerbit. Dan dengan adanya kode, akan mempermudah proses pencetakan, pencetakan ulang, distribusi, dan pelacakan.
Cara baca nomor ISBN
Untuk memahami cara baca nomor ISBN, perhatikan contoh berikut ini.
ISBN 978-602-8519-93-9
978: angka pengenal produk terbitan buku dari EAN (prefix identifier)
602: kode kelompok (group identifier)
8519: kode penerbit (publisher prefix)
93: kode judul (title identifier)
9: angka pemeriksa (check digit)
Produk yang perlu ISBN dan yang tidak
Produk yang mendapatkan ISBN
- Buku tercetak dan pamphlet
- Terbitan braille
- Buku peta
- Film dan video yang bersifat edukatif
- Audiobook dalam bentuk kaset, CD, aau DVD
- Terbitan elektronik seperti machine-readable tapes, disket, CD-ROM, dan publikasi di internet
- Salinan digital dan cetakan monograf
- Terbitan microform
- Software edukatif
- Publikasi mixed-media yang berbentuk teks
Produk yang tidak mendapatkan ISBN
- Produk yang terbit secara rutin seperti majalah dan buletin
- Iklan
- Dokumen pribadi
- Kartu ucapan
- Printed music
- Rekaman musik
- Software yang tidak bersifat edukatif seperti game
- Buletin elektronik
- Surat elektronik
Penyebab krisis ISBN di Indonesia
Penyebab krisis ISBN di Indonesia adalah tingginya angka penerbitan buku dengan ISBN dalam waktu singkat.
Dampaknya, buku lain yang belum terbit kesulitan mendapatkan ISBN dan penerbitannya terpaksa ditunda lebih lama atau bahkan dibatalkan.
Lonjakan ISBN ini juga sudah mendapatkan perhatian dari kantor pusat ISBN di London. Mereka menemukan jumlah buku ber-ISBN Indonesia tidak wajar sepanjang tahun 2020 hingga 2021.
Berikut ini data jumlah buku yang mengajukan ISBN selama lima tahun terakhir dari 2018 hingga 2023 berdasarkan Perpusnas.
- 2018: 95.852
- 2019: 123.227
- 2020: 144.793
- 2021: 159.329
- 2022:107.856
- 2023: 97.277
Meskipun jumlahnya sudah menurun sampai dengan 2023, kekhawatiran soal krisis ISBN di Indonesia ini belum hilang karena angka tersebut masih tergolong banyak.
Sedangkan sisa kuota ISBN di Indonesia hingga tahun 2027 hanya 270.000.
Maka dari itu, Perpusnas kemudian membuat kebijakan baru dimana hanya memberikan ISBN untuk 10 buku per hari.
Selain penyebab yang telah disebutkan tersebut, carut marut proses pengajuan sampai penerbitan ISBN juga menjadi penyebab lainnya.
Banyak sekali kasus pembatalan pemakaian ISBN oleh penerbitan yang menyebabkan keterlambatan pemberian ISBN dan pemblokiran terhadap penerbit-penerbit untuk mengakses ISBN baru.
Kemudian, adanya pemanfaatan blok ISBN dimana mereka menggunakan satu blok untuk 10 judul buku yang dinilai tidak maksimal. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh penerbit pemula, yayasan, atau lembaga negara dimana mereka hanya menerbitkan satu sampai dua ISBN saja dan tidak pernah melakukannya lagi.
Selanjutnya, tindakan mengganti judul buku dari judul yang sudah diusulkan di awal, dan tidak terpenuhinya kewajiban serah simpan buku-buku yang sudah diterbitkan.
