5 Negara yang Bisa Dicontoh Soal Pengelolaan Energi Nuklir, Bukan Korea Utara, Bu Mega!

Sediksi.com – Megawati Soekarnoputri, Ketua Dewan Pengarah BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) menghadiri acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dengan BRIN pada Senin (12/6).

Dalam pidato sambutannya, ia menyarankan agar BRIN mengembangkan riset nuklir kembali dan mencontohkan Korea Utara yang berhasil mengembangkan teknologi nuklir.

Korea Utara sendiri tidak memiliki nuklir dan teknologi nuklir yang dikembangkan sebenarnya difungsikan untuk mempersenjatai mereka.

“Yang saya sering berpikir mengapa sebuah negara yang sekarang masih, negara begitu Korea Utara bisa sampai punya nuklir. Artinya, itu kenapa, manusianya. Dedikasi mereka,” kata Megawati dalam acara yang dilaksanakan di kantor TVRI, Jakarta tersebut.

Kemudian Megawati menambahkan bahwa BRIN masih bisa mengejar pengembangan riset nuklir agar energi nuklir di Indonesia bermanfaat seperti di negara lain.

“Jadi sebenarnya kalau kita bisa men-develop-nya kembali menurut saya tidak telat. Kita bisa menyusul mereka-mereka yang telah mempunyainya,” lanjutnya.

Dalam hal pengembangan riset dan teknologi nuklir, Komisi Ekonomi untuk Eropa PBB merilis rekomendasi good practice dalam aktivitas yang berkaitan dengan energi nuklir pada tahun 2017.

Di dalamnya, terdapat lima negara Eropa yang bisa dijadikan contoh dalam pengelolaan energi nuklir karena mematuhi Konvensi Espoo, instrumen hukum yang mengatur dan mengendalikan baik aktivitas domestik maupun internasional yang bisa berdampak negatif pada lingkungan lintas batas, termasuk aktivitas yang berkaitan dengan energi nuklir.

Swedia

Swedia bisa menjadi contoh dalam aktivitas pengelolaan energi nuklir.

Meskipun operasi pemadaman dua dari empat reaktor nuklirnya di Ringhals pada tahun 2015 sudah dijamin tidak akan menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan, Swedia tetap menginformasikan rincian aktivitasnya pada negara-negara terdekatnya seperti Denmark dan Norwegia.

Negara Skandinavia ini juga secara transparan memastikan informasi operasi tersebut diketahui oleh lembaga pemerintahan dan publik Swedia.

Kemudian, Swedia juga bersedia melalui proses konsultasi yang panjang dengan negara-negara di sekitar Laut Baltik pada tahun 2005 demi proyek pembuatan pembuangan akhir material nuklir bekas.

Komunikasi yang baik antara Swedia dengan negara-negara yang berpotensi terdampak oleh proyek tersebut membantu mengurangi kekhawatiran mereka akan potensi dampak buruknya.

Austria

Austria memiliki nuklir, tapi sudah tidak terpakai karena mengikuti prinsip anti nuklir.

Dalam rekomendasi Komisi Ekonomi untuk Eropa PBB, Austria bertindak sebagai pihak yang terdampak oleh aktivitas nuklir negara tetangganya.

Peran Austria dalam aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan energi nuklir adalah mendampingi prosesnya, khususnya yang terkait dengan keamanan.

Seperti ketika Slovakia mengembangkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Mochovce 3 dan 4, Austria aktif berdialog dengan Slovakia agar potensi dampak negatif dari proyek tersebut tidak sampai memengaruhi Austria.

Bahkan dalam proyek Jerman menonaktifkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Isar-1, Austria berinisiatif agar semua aktivitas berkaitan dengan proyek tersebut untuk diinformasikan kepada Austria.

Austria juga terlibat dalam proses analisis dampak lingkungan, menghadiri audiensi publik pada 22 Juli 2014, hingga rapat terpisah untuk konsultasi yang diselenggarakan 4 November 2014.

Polandia

Ketika Polandia ingin membangun pembangkit nuklir pertamanya pada 2015, Polandia mengirimkan 13 pemberitahuan resmi kepada negara-negara tetangganya, negara-negara di Kawasan Baltik, dan Austria.

Polandia juga mengirimkan pemberitahuan resmi kepada 13 negara lainnya yang terletak 1.000 km dari lokasi konstruksi tersebut dibangun.

Pemberitahuan lebih awal ini tidak hanya berfungsi sebagai informasi, tapi juga mengajak pihak yang terdampak oleh proyek ini untuk terlibat dan jika memiliki kelebihan yang bisa ditawarkan, bisa memfasilitasi keseluruhan prosedur misalnya.

Oleh karena ini adalah pembangkit nuklir pertama Polandia, pemberitahuan dan keterlibatan yang dilakukan lebih awal membantu dalam memastikan prosedur yang dijalankan bersifat transparan.

Finlandia

Tahun 2014, Fennovoima, pembangkit nuklir Finlandia mengalami masalah keamanan, termasuk kecelakaan dengan tingkat keparahan mencapai enam atau tujuh berdasarkan International Nuclear Event Scale (INES).

Dari kejadian ini, Finlandia tidak ragu langsung membuat laporan dengan informasi yang rinci sebagai bagian dari bahan dokumentasi analisis mengenai dampak lingkungan.

Hungaria

Dalam pembangunan pembangkit nuklir Paks tahun 2015, Hungaria mengikuti prosedur analisis mengenai dampak lingkungan dengan menginformasikan proyek ini lebih awal kepada sembilan negara terdekat dengan Hungaria.

Dokumentasi analisis mengenai dampak lingkungan juga tersedia dalam bahasa Hungaria dan Inggris. Hungaria juga melakukan audiensi publik di beberapa kota di Rumania dan Jerman.

Melibatkan publik agar berpartisipasi dalam rencana pembangunan pembangkit nuklir ini penting agar mereka bisa mengawal prosesnya sejak awal.

Pengawalan sejak awal ini bisa mendorong proses konstruksi yang lebih transparan dan terbuka. Sehingga keterbukaan dan transparansi ini memungknkan pihak-pihak yang berpotensi terdampak oleh proyek ini bersuara.