Sediksi.com – Apakah kamu pernah mendengar tentang sistem Kafala? Bagi kebanyakan orang, istilah ini mungkin terdengar asing. Sebenarnya, apa itu sistem kafala?
Bagi sebagian orang, terutama para pekerja/buruh migran, sistem kafala adalah hal yang sangat familiar. Sistem ini mempengaruhi hidup mereka secara signifikan karena sistem ini mengikat kehidupan mereka di perantauan.
Mari kita pelajari lebih lanjut tentang apa itu sistem Kafala dan bagaimana hal itu memengaruhi para buruh migran di negara-negara Arab dan negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar hingga Uni Emirat Arab.
Sekiranya ingin bekerja atau menetap di negara-negara itu, ada baiknya kita memahami apa itu sistem kafala maupun aturan-aturan lain yang berlaku. Kalau pun tidak ada rencana bekerja atau menetap di sana, mengenal apa itu sistem kafala juga nggak ada ruginya kok.
Yuk kita mulai!
Apa itu Sistem Kafala?
Sistem Kafala adalah sistem sponsor atau jaminan yang digunakan di beberapa negara Arab untuk mengontrol dan mengatur pekerja asing. Sistem kafala atau Nizam al Kafala diterapkan karena negara memberi tanggung jawab penuh pemberi kerja atas pekerja migran.
Dikutip dari Council on Foreign Relations (CFR), sistem ini memungkinkan perusahaan atau individu yang mempekerjakan migran untuk bertindak sebagai sponsor dan menjadi wali sah migran di negara tersebut. Hal ini juga memungkinkan sponsor untuk mengambil alih paspor migran dan menentukan tempat tinggal mereka.
Pada dasarnya, sistem Kafala memberikan kontrol yang besar kepada sponsor, dan dalam banyak kasus, dapat disalahgunakan. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, banyak yang menilai sistem ini diamati dengan saksama oleh dunia internasional karena banyak pekerja migran yang terlibat.
Sistem ini telah dikritik oleh banyak organisasi internasional terkhusus organisasi yang berfokus pada hak asasi manusia (HAM) dan dituduh menyebabkan eksploitasi dan pelecehan terhadap migran.
Latar Belakang Dimulainya Sistem Kafala
Dalam artikel berjudul What Is the Kafala System?, CFR memaparkan sistem ini bermula dari meningkatnya perekonomian negara-negara Arab saat harga minyak sedang tinggi-tingginya. Ada kebutuhan mencari pekerja migran dan sebaliknya para pekerja membutuhkan pekerjaan untuk mengirim uang ke kerabatnya di negara asal.
Kegiatan eksplorasi dan pengeboran minyak yang dimulai pada tahun 1960-an menyebabkan berkembangnya perekonomian yang sangat pesat dan memberikan dampak yang sangat signifikan kepada kehidupan warga arab sejak saat itu.
Pendidikan, kesehatan, sampai pembangunan insfratruktur yang begitu berkembang yang disokong dari pendapatan minyak tersebut otomatis membuat kebutuhan akan pekerja-pun ikut meningkat, baik itu pekerja di bagian eksplorasi minyak maupun pada sektor lain.
Diversifikasi ekonomi yang juga diterapkan oleh pemerintah negara-negara Arab sejak saat itu untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor minyak, menyebabkan pembangunan seperti hotel, bandara, jalan raya, gedung perkantoran dan lain sebagainya menjadi sangat pesat.
Hal-hal inilah yang menyebabkan kebutuhan akan tenaga kerja migran menjadi sangat dibutuhkan, karena pada saat itu ketika awal industri perminyakan baru berkembang, negara-negara Arab masih dibenturkan dengan keterbatasan SDM.
Diikuti perkembangan populasi yang pada tahun antara 1960-1980 an yang melonjak cukup tajam namun dipengaruhi kebanyakan oleh adanya ekspatriat.
Dari situlah pemerintah Arab yang telah menjadi bagian dari GCC (Gulf Coperation Council) memperkenalkan sistem yang bernama Kafala ini. Anggota dari GCC sendiri antara lain Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan United Arab Emirates serta ada Yordania dan Lebanon.
Bagaimana Sistem Kafala Mempengaruhi Migran?
Dalam sistem kafala, para pekerja migran sangat tergantung pada sponsor mereka nyaris untuk semua hal, termasuk visa, tempat tinggal, dan paspor.
Hal ini dapat menyebabkan buruh migran kehilangan hak asasi manusia dasar seperti kebebasan dan hak privasi. Migran seringkali bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, ditempatkan di tempat tinggal yang buruk, dan seringkali dipaksa untuk bekerja lebih dari 12 jam sehari tanpa waktu istirahat.
Tak hanya itu, mereka menghadapi resiko pengecualian dari undang-undang ketenagakerjaan. Kebijakan imigrasi yang sangat ketat yang hanya mengandalkan visa berbasis sponsor dan juga bisa menghadapi kesulitan dalam memperoleh izin untuk bekerja atau keluar dari negara tempat mereka bekerja.
Sistem tersebut biasanya berada di bawah yuridiksi kementrian dalam negeri atau kementerian urusan sosial, bukan kementrian tenaga kerja. Ini menyebabkan pekerja seringkali tidak memiliki perlindungan di bawah undang-undang perburuhan negara tuan rumah.
Sistem kafala juga tidak jarang menyebabkan para pekerja migran menjadi korban pelecehan dan eksploitasi. Karena mereka sangat tergantung pada sponsor, mereka cenderung tidak melaporkan kejahatan atau kekerasan yang mereka alami karena takut kehilangan pekerjaan atau diusir dari negara tersebut.
Namun, tidak semua pemberi sponsor selalu merugikan para migran. Beberapa pekerja migran mencari nafkah yang lebih baik dan mengirim uang ke keluarga mereka di negara asal. Beberapa sponsor juga memberikan tempat tinggal yang baik dan kondisi kerja yang adil bagi migran mereka.
Kritik terhadap Sistem Kafala
Sistem Kafala telah dikritik oleh banyak organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga Human Rights Watch. Mereka mengklaim bahwa sistem ini memungkinkan eksploitasi dan penindasan terhadap pekerja migran dan bahwa mereka seringkali tidak memiliki akses yang memadai ke sistem hukum.
Banyak kelompok hak asasi manusia telah meminta pemerintah-negara-negara di Timur Tengah untuk mengubah sistem Kafala atau menghapusnya sama sekali. Mereka mengatakan bahwa sistem ini sangat tidak adil bagi buruh migran dan merampas hak asasi manusia dasar mereka.
Selain itu, banyak organisasi dan individu di seluruh dunia telah mendukung kampanye untuk menghapus sistem Kafala dan mendorong negara-negara di Timur Tengah untuk mengadopsi sistem yang lebih adil dan melindungi hak asasi manusia terutama bagi para buruh migran.
Meski sistem ini mengikat nyaris semua sendi kehidupan pekerja migran, dan potensi ke arah yang lebih cerah tetap ada. Arab Saudi, misalnya, memutuskan merombak sistem ini dan memberi pekerja migran keleluasaan bergerak. Mereka bisa mengajukan pindah tempat kerja, status kependudukan terpisah dari pemberi kerja hingga hak-hak yang seharusnya mereka peroleh.
Beberapa negara seperti Qatar dan Uni Emirat Arab telah mengumumkan perubahan pada sistem Kafala mereka. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan hak asasi manusia para pekerja migran di seluruh Timur Tengah dihormati dan dilindungi dengan baik.
